NEWS
-
Konfirmasi Surat Tagihan karena Telat Bayar, WP Datangi Kantor Pajak
Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Sintang memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang meminta konsultasi atau asistensi terkait dengan Surat Tagihan Pajak STP yang diterimanya. Petugas pajak dari KPP Pratama Sintang Alvino menjelaskan terdapat wajib pajak yang merupakan usahawan yang melakukan perdagangan barang mendatangi KPP untuk melakukan konsultasi terkait dengan penerbitan STP yang diterimanya. “Wajib pajak […]
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Laporkan Peningkatan Jumlah Pelaporan SPT Tahunan PPh 2024
Pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan, dengan jumlah pengajuan yang terus meningkat setelah batas waktu pelaporan wajib pajak orang pribadi dan sebelum wajib pajak badan. Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemeneku) melaporkan bahwa hingga 27 April 2025, total SPT Tahunan PPh […]
-
Bikin Kode Biling PPh Final PHTB, Ada 3 Cara yang Bisa Dilakukan WP
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sidrap menerima kedatangan Ketua Ikatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Sidrap Lia Trizza pada 11 Maret 2025. Kedatangan wajib pajak tersebut dimaksudkan untuk membahas adanya kendala pembayaran pajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PHTB) pasca-penerapan sistem inti administrasi perpajakan terbaru atau coretax system. […]
-
Malaysia Tunda Pemberlakuan Pajak Baru Imbas Tarif Trump
Malaysia menunda rencana perluasan pajak penjualan dan layanannya, memberikan penangguhan sementara bagi produsen yang bersiap menghadapi tarif impor Amerika Serikat yang lebih tinggi. Melansir Bloomberg pada Selasa (29/4/2025), rencana perluasan basis pajak, yang awalnya akan berlaku pada 1 Mei 2025, akan dilaksanakan di kemudian hari, kata juru bicara Kementerian Keuangan dalam pesan teks, mengonfirmasi laporan […]
-
Ketentuan Pembebasan Sanksi bagi Wajib Pajak Jakarta
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menjelaskan ketentuan pembebasan sanksi administratif bagi wajib pajak Jakarta. Salah satunya adalah bunga angsuran bagi wajib pajak yang mengangsur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 31 Desember 2025. “Bunga terlambat bayar bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2013 sampai tahun pajak 2024 […]
WA only