NEWS
-
Strategi Pemkot Parepare Kerahkan Petugas Kaji Kenaikan PBB 9.015 Wajib Pajak
Pemkot Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), telah menunda penagihan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 800%. Sebanyak 66 petugas pajak kini dikerahkan Pemkot untuk mengkaji ulang penyesuaian PBB terhadap 9.015 wajib pajak. Berdasarkan data dari Pemkot Parepare, jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB di Parepare mencapai 51.183. Dari puluhan ribu itu, […]
-
Belanja Perpajakan Tahun 2026 Direncanakan Mencapai Rp 563,6 Triliun
Pemerintah akan mengucurkan belanja perpajakan dengan nilai jumbo di tahun 2026. Mengutip Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, belanja perpajakan direncanakan mencapai Rp 563,6 triliun. Angka ini tumbuh 6,3% jika dibandingkan dengan outlook belanja perpajakan 2025 yang hanya Rp 530,5 triliun. “Nilai belanja perpajakan terus meningkat seiring dengan […]
-
Ditopang Pajak Listrik, Pemda Optimis Target Rp174,7 Miliar Tercapai
Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat realisasi pendapatan pajak daerah hingga 20 Agustus 2025 mencapai Rp100,27 miliar. Porsi setoran pajak daerah tersebut baru 57,4% dari target senilai Rp174,7 miliar. Menurut Kepala Bakeuda Kota Pangkalpinang Muhammad Yasin, dari 11 jenis pajak yang dipungut pemkot ternyata PBJT tenaga listrik menjadi penyumbang utama […]
-
Insentif Pajak Mulai Diperketat, Dunia Usaha Diminta Cari Dukungan Nonfiskal
Dunia usaha harus bersiap menghadapi perubahan besar dalam kebijakan insentif pajak. Tahun depan, belanja perpajakan hanya diproyeksikan Rp 563,6 triliun, tumbuh 6,3 persen. Laju ini jauh lebih lambat dibanding beberapa tahun terakhir. Direktur Eksekutif MUC Tax Research, Wahyu Nuryanto, menilai perlambatan belanja perpajakan bukan hal baru. Tren ini sudah terlihat sejak enam tahun terakhir, kecuali […]
-
DJP: Pabrik yang Manfaatkan PPh Pasal 21 DTP Harus Lapor SPT Masa
Ditjen Pajak (DJP) mengimbau pabrik atau industri tertentu yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 sepanjang tahun 2025. Pabrik harus melaporkan pemanfaatan insentif untuk setiap masa pajak. DJP pun mengingatkan jika pabrik tidak melaporkan SPT Masa maka karyawan pabrik tidak bisa memanfaatkan fasilitas PPh Pasal 21 […]
WA only