NEWS
-
Pajak Karyawan Sektor Horeka Ditanggung Pemerintah, Serikat Pekerja Imbau Perusahaan Tak Tahan Kenaikan Upah
Pemerintah resmi memperluas kebijakan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka). Kebijakan ini disambut baik Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), namun serikat pekerja juga mengingatkan agar perusahaan tidak menjadikan insentif tersebut sebagai alasan untuk menahan kenaikan upah. Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat menegaskan bahwa pembebasan pajak […]
-
RUU Keuangan Negara Masuk Prolegnas 2026,Tax Amnesty Jadi Long List
Komisi XI DPR memasukkan RUU Keuangan Negara, bukan RUU Pengampunan Pajak, ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. RUU Keuangan Negara merupakan RUU luncuran dari Prolegnas Prioritas 2025. RUUPengampunan Pajak (tax amnesty) yang awalnya merupakan merupakan bagian dariProlegnas Prioritas 2025 justru dimasukkan ke dalam long list. “Sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Komisi XI […]
-
Sidak ke DJP, Menkeu Purbaya Akan Sisir Kebocoran Penerimaan Pajak
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan sidak ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di Jakarta. Purbaya mengatakan bahwa sidak ini bertujuan untuk memberikan semangat kepada pegawai DJP. Ia pun menegaskan, akan menyisir kebocoran penerimaan pajak yang berjumlah besar. “Iya, saya sidak ke sana [DJP], pengen tahu anak buah saya di sana seperti apa, Bukan […]
-
PHRI Nilai Insentif PPh 21 DTP Belum Cukup, Minta Pemerintah Longgarkan Aktivitas Hotel
Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai, kebijakan pemerintah memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke sektor hotel dan restoran memang meringankan pekerja, tetapi belum menjawab persoalan utama yang dihadapi pengelola usaha. PHRI meminta pemerintah memberikan kelonggaran pembatasan kegiatan dan meningkatkan penggunaan hotel untuk acara pemerintahan, agar industri pariwisata kembali bergairah. […]
-
Kantor Pajak Edukasi WP Soal Beda PBK dengan PPYSTT Sesuai PMK 81/2024
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menggelar edukasi melalui siaran langsung Instagram mengenai Perbandingan Pemindahbukuan (PBK) dan Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (PPYSTT) pada 7 Agustus 2025. Dalam kegiatan edukasi itu, penyuluh pajak Venny Christy dan Indra Adriarta Wijaya, menjelaskan perkembangan mekanisme PBK dan PPYSTT di era coretax administration system. Adapun ketentuan PBK dan […]
WA only