NEWS
-
Perpindahan Pengadilan Pajak Perlu Transformasi Penyelesaian Sengketa
Pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA) perlu diikuti transformasi sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Founder DDTC Danny Septriadi mengatakan selama ini Pengadilan Pajak menjadi pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Menurutnya, ke depan, diperlukan satu tingkatan pengadilan di atas Pengadilan […]
-
Ekonom AS Arthur Laffer: Pajak Rendah dan Merata Dorong Kepatuhan Wajib Pajak
Ekonom terkemuka asal Amerika Serikat (AS) Arthur B. Laffer menekankan pentingnya sistem perpajakan yang adil, sederhana, dan tidak diskriminatif terhadap kelompok mana pun. Menurut Laffer, tarif pajak yang rendah namun merata justru lebih efektif dalam mendorong kepatuhan pajak, termasuk dari kalangan orang kaya. “Jika Anda memiliki pajak tetap (flat tax) dengan tarif rendah dan basis yang […]
-
DJP Masih Perbaiki Probis Lapor SPT dan Layanan WP di Coretax
Ditjen Pajak (DJP) terus melakukan perbaikan proses bisnis pada coretax administration system meskipun sudah diimplementasikan selama hampir 6 bulan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebutkan beberapa proses bisnis pada coretax system kini telah stabil seperti pendaftaran wajib pajak dan pembayaran pajak. Pada saat ini, otoritas masih perlu menyempurnakan beberapa proses bisnis seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan layanan […]
-
Apindo Ramal Shortfall Pajak Berpotensi Tembus Rp130 Triliun pada 2025
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan shortfall penerimaan pajak hingga akhir 2025 berpotensi mencapai Rp130 triliun. Hal ini dapat terjadi jika pemerintah tidak segera melakukan upaya ekstra untuk mengerek penerimaan negara tahun ini. “Penerimaan pajak sampai akhir 2025, potensi shortfall sekitar Rp130 triliun kalau tidak ada ekstra effort yang bersifat terobosan,” kata Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani […]
-
Kemenkeu Kerek Estimasi Belanja Pajak 2025 jadi Rp515 Triliun, Efek Stimulus?
Kementerian Keuangan merevisi ke atas proyeksi belanja perpajakan 2025 yang sebelumnya senilai Rp445,5 triliun menjadi Rp515 triliun. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan saat ini data masih berupa estimasi karena tahunnya sedang berjalan dan realisasi secara keseluruhan baru akan disampaikan satu tahun setelahnya. Adapun realisasi belanja perpajakan 2024 baru akan disampaikan […]