NEWS
-
NPWP Cabang Bakal Dihapus, Apakah Ada Cetak Kartu untuk NITKU?
Karena berbeda dengan skema NPWP cabang, NITKU tidak disediakan dalam bentuk kartu. Seperti diketahui, Ditjen Pajak (DJP) akan memberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) untuk kantor cabang dari wajib pajak badan. Rencananya, mulai 1 Januari 2024, DJP akan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang. “Untuk NITKU karena konsepnya berbeda dengan NPWP cabang yang […]
-
Segera Bayar PBB, Ada Undian Berhadiah Wisata Religi dan Kapal Pesiar
Pemkot Medan, Sumatera Utara mengadakan program undian berhadiah untuk wajib pajak yang patuh membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan Benny Sinomba Siregar mengatakan program undian berhadiah ini menjadi bagian dari upaya pemkot meningkatkan kepatuhan wajib pajak. “Bayar pajak PBB sebelum 31 Agustus 2023 karena akan ada hadiah menanti […]
-
Dukung Pajak Minimum Global, Otoritas Ini Pungut PPh Badan Mulai 2025
Pemerintah Bermuda berencana mengenakan pajak korporasi sebagai respons atas berlakunya pajak minimum global sebagaimana yang tercantum dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). Rencananya, pajak korporasi bakal berlaku mulai 2025 dan hanya dikenakan atas grup perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas €750 juta. “Reformasi pajak kami lakukan untuk mendukung prospek pertumbuhan ekonomi Bermuda,” kata […]
-
Sederet Negara Ini Siap Pajaki Google Cs, Termasuk RI
Sebanyak 140 negara-negara di dunia, termasuk anggota G20, telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan penerapan pajak minimum korporasi global sebesar 15% pada tahun depan. Kebijakan ini seharusnya diterapkan pada 2023, namun tertunda akibat pandemi dan kondisi geopolitik. Kebijakan ini merupakan bagian dari pilar kedua pajak global dari OECD Inclusive Framework yang terkait dengan Global Anti-Base Erosion (GloBE). Staf […]
-
Pelanggan Grammarly dan Salesforce Mulai Kena Pajak Digital 11%
Pelanggan Grammarly dan Salesforce kini mulai dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk digital yang mereka jual di dalam negeri. Ratusan perusahaan lainnya telah ditunjuk lebih dulu dan telah menyetorkan pajak digital tersebut mencapai triliunan rupiah ke kas negara. Ditjen Pajak telah menunjuk 158 perusahaan luar negeri pelaku usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi […]
WA only