NEWS
-
Dirjen Baru Buka-bukaan Cara Tingkatkan Rasio Pajak RI
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto bicara upaya meningkatkan rasio pajak (tax ratio) setelah dilantik pada 23 Mei 2025. Komitmen itu sejalan dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bimo mengatakan, selain mengandalkan reformasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax, pihaknya juga akan meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, serta optimalisasi sektor-sektor […]
-
Migrasi Data ke Coretax Butuh Waktu Setahun, Ini Penjelasan DJP
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan alasan migrasi data dari sistem administrasi perpajakan lama ke baru, yaitu coretax administration system, membutuhkan waktu kurang lebih setahun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan sejumlah data perpajakan masih tersimpan dan dikelola menggunakan sistem administrasi yang lama, yakni DJP Online. Oleh karena itu, DJP membutuhkan waktu untuk melakukan migrasi data. “Memang belum seluruhnya proses […]
-
DJP Ungkap Alasan Aturan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 Direvisi
Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025 menurunkan ambang batas (threshold)peningkatan angsuran PPh Pasal 25 atau dinamisasi dari awalnya 150% kini menjadi 125%. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan threshold ini direvisi turun agar simetris dengan threshold penurunan angsuran PPh Pasal 25 dalam hal wajib pajak mengalami penurunan usaha. “Jadi, penurunan ke 125% tersebut untuk balancing dinamisasi dari […]
-
Angan Mengejar Target Penerimaan Pajak
Pemerintah tengah menghadapi tantangan dalam mengejar target penerimaan pajak tahun 2025, seiring turunnya kinerja perpajakan dan belum adanya kepastian pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang sebelumnya sempat diwacanakan sebagai bagian dari reformasi kelembagaan fiskal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2025 baru mencapai Rp683,3 triliun atau 31,2% dari target […]
-
PER-8/PJ/2025 Berlaku 21 Mei 2025, Peraturan Dirjen Pajak Ini Dicabut
Ditjen Pajak (DJP) resmi mencabut Peraturan Dirjen Pajak No. PER-51/PJ/2009. Beleid itu sebelumnya mengatur tentang besaran kupon makanan/minuman bagi pegawai, penetapan daerah tertentu, serta batasan sarana dan fasilitas di lokasi kerja. Pengaturan ketentuan dalam PER-51/PJ/2009 itu berkaitan dengan biaya pemberian natura dan/atau kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. Pencabutan beleid itu dilakukan […]
WA only