NEWS
-
DJP Jakbar Lelang 15 Barang Sitaan Penunggak Pajak, Ada Mobil Mewah hingga Forklift
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat penegakan hukum pajak melalui tindakan nyata. Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat akan menggelar Lelang Eksekusi atas aset hasil penyitaan penunggak pajak pada Rabu, 25 Juni 2025. Lelang ini merupakan kerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta dan dilakukan secara daring melalui situs resmi lelang.go.id. […]
-
Sri Mulyani Ingatkan Pejabat Pajak Baru: Benahi Sistem Coretax untuk Layanan Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan para pejabat baru Direktorat Jenderal Pajak untuk segera melakukan pembenahan terhadap sistem Core Tax Administration System (coretax). Arahan ini disampaikan saat pelantikan 139 pejabat eselon II serta pejabat dari unit non-eselon Kementerian Keuangan pada Jumat (13/06) “Segera benahi sistem coretax yang tengah kita bangun. Jalankan dan pastikan sistem ini […]
-
Pajak Rumah Tapak Bakal Dinaikkan, Pengamat: Enggak Tepat!
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan pemerintah tidak tepat apabila hendak menaikkan pajak dari rumah tapak bersubsidi. Bagi Trubus, bea pajak masyarakat sudah terlampau banyak. “Kalau misalnya menaikkan pajak, menurut saya enggak tepat itu. Rakyat sudah terlalu berat kan karena sudah banyak sekali pajak-pajak kita kan,” ungkap Senin (16/6/2025). Trubus mengatakan, sebaiknya pemerintah […]
-
Donald Trump Berencana Akhiri Insentif Pajak untuk Mobil Listrik
Senat AS yang dikuasai Partai Republik pada Senin (16/6/2025) waktu setempat mengusulkan rancangan undang-undang pajak dan anggaran yang akan menghapus insentif pajak sebesar US$7.500 untuk pembelian mobil listrik (electric vehicle/EV) baru. Beleid tersebut bakal berlaku 180 hari setelah disahkan jika disetujui, sekaligus secara langsung mengakhiri insentif untuk mobil listrik sewaan yang diproduksi di luar Amerika […]
-
Cara Ajukan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Lewat Coretax
PENGUSAHA yang menyerahkan objek pajak berdasarkan UU PPN, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan menteri keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak PKP. Batasan pengusaha kecil diatur dalam PMK 164/2023. Berdasarkan PMK tersebut,pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP bila sudahmemperoleh omzet melebihi batasan pengusaha kecil atau Rp4,8 miliar. Kini, proses […]
WA only