NEWS
-
Potong PPh Final Pengawasan Konstruksi, WP Pakai Kode Objek Pajak Ini
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menyebut pencantuman kode objek pajak untuk Jasa Pengawasan Konstruksi di aplikasi Coretax DJP bisa menggunakan kode objek pajak Jasa Konsultasi Konstruksi. Penjelasan tersebut merespons cuitan warganet yang mengaku tidak menemukan kode objek pajak untuk jasa pengawasan konstruksi di Coretax DJP. Wajib pajak hanya melihat kode objek pajak untuk […]
-
Kontraksi Mulai Mereda, CITA Optimistis Penerimaan Pajak Bisa Tumbuh Tahun Ini
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) memandang kinerja penerimaan pajak mulai menunjukkan tanda perbaikan meski hingga Juli 2025 masih mencatat kontraksi. Pengamat Pajak CITA, Fajry Akbar menyebut tren ini sesuai dengan prediksinya bahwa tekanan penerimaan di awal tahun akan berlangsung membaik. Jika merujuk pada data penerimaan pajak neto bulan Mei, pajak penghasilan (PPh) nonmigas masih […]
-
Awas Tertipu! Ini Aturan Resmi & Penjelasan DJP Soal ‘Pajak Warisan’
Belakangan viral artis Leony yang mengeluhkan soal ‘pajak warisan’ dalam bentuk rumah peninggalan ayahnya. Dalam akun media sosialnya, Leony mengaku harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar ketika melakukan balik nama atas tanah dan bangunan. Bagaimana aturan sebenarnya, berikut penjelasan resmi Ditjen Pajak dikutip dari situs resmi Senin (15/9/2025) Warisan Bukan Objek Pajak Penghasilan Pengalihan hak […]
-
Tekanan Ekonomi, Pajak Masih Terkontraksi
Lesunya ekonomi dalam negeri kembali terindikasi dari kinerja penerimaan pajak. Khususnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah (PPN dan PPnBM) serta pajak penghasilan (PPh) badan. Ditjen Kemkeu mencatat, realisasi penerimaan pajak neto hingga akhir Juli 2025 sebesar Rp 990,01 triliun. Realisasi ini baru setara 45,2% dari target APBN 2025 dan mengalami penurunan 5,29% […]
-
Pemerintah Tahan Pajak 2026 Disambut Baik Pengusaha
Pemerintah memutuskan tidak mengenakan pajak baru pada 2026. Langkah ini dinilai memberi ruang bagi konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai lebih dari 50% PDB, sehingga kebijakan fiskal yang menahan beban masyarakat dinilai penting menjaga momentum pemulihan ekonomi. Namun, serikat pekerja dan pengamat fiskal menilai […]
WA only