Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan kepada para pejabat Direktorat Jenderal Pajak bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang besar. Pasalnya, DJP merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dalam pelantikan 139 pejabat tinggi pratama atau eselon II dan pejabat pada unit organisasi, pada hari ini, Jumat (13/6/2025) ia mengatakan bahwa DJP harus segera memperbaiki sistem perpajakan terbaru atau […]

Ditjen Pajak (DJP) dapat mengaktifkan kembali akses pembuatan faktur pajak bagi wajib pajak yang terindikasi penerbit atau pengguna faktur pajak tidak sah. DJP akan mengaktifkan kembali akses pembuatan faktur pajak jika klarifikasi wajib pajak dikabulkan. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-9/PJ/2025. “Dalam hal klarifikasi wajib pajak dikabulkan…kepala Kanwil DJP mengaktifkan kembali akses […]

Pemerintah Malaysia akan merevisi tarif sekaligus memperluas cakupan objek pajak penjualan (sales and service tax/SST). Rencananya, tarif dan objek pajak penjualan terbaru berlaku mulai 1 Juli 2025. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Malaysia menyatakan perombakan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat posisi fiskal. “Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi fiskal negara dengan meningkatkan pendapatan […]

Kring Pajak mengingatkan terdapat lampiran yang harus disampaikan wajib pajak saat mengajukan pengembalian pajak atas pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Penjelasan dari contact center Ditjen Pajak (DJP) tersebut merespons keluhan wajib pajak di media sosial yang mengaku pengajuan restitusinya tidak disetujui meskipun sudah melampirkan bukti penyetoran […]

Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan peraturan baru, yaitu Peraturan Dirjen Pajak No. PER-9/PJ/2025, terkait dengan penonaktifan akses pembuatan faktur pajak. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (13/6/2025). Peraturan baru tersebut dirilis sebagai petunjuk pelaksana penonaktifan akses pembuatan faktur pajak guna menangani kegiatan penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak yang tidak sah. […]