NEWS
-
Bos Pajak Ungkap Progres Perbaikan Coretax Usai Diperintah Menkeu
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membeberkan perkembangan perbaikan coretax, terutama sejak dirinya masuk di internal Kementerian Keuangan pada 23 Mei 2025. Menurutnya, perbaikan coretax sudah menunjukkan beberapa hal yang sangat positif di beberapa proses bisnis utama. “Dari yang bisa kami sampaikan, untuk registrasi dan pembayaran sudah sangat stabil. Kemudian, yang sedang kami sempurnakan ini terkait […]
-
DJP-Satgassus Polri Akan Kolaborasi Kejar Aktivitas Ekonomi Ilegal
Kolaborasi antara Ditjen Pajak DJP dan Satuan Tugas Khusus Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri akan difokuskan pada peningkatan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi yang tersembunyi atau shadow economy. Guna mengoptimalkan penerimaan dari shadow economy, DJP dan satgassus akanmemperkuat sinergi, saling bertukar data, dan melakukan penegakan hukum atas beragam kegiatan ekonomi ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan […]
-
Dirjen Baru Buka-bukaan Cara Tingkatkan Rasio Pajak RI
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto bicara upaya meningkatkan rasio pajak (tax ratio) setelah dilantik pada 23 Mei 2025. Komitmen itu sejalan dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bimo mengatakan, selain mengandalkan reformasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax, pihaknya juga akan meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, serta optimalisasi sektor-sektor […]
-
Migrasi Data ke Coretax Butuh Waktu Setahun, Ini Penjelasan DJP
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan alasan migrasi data dari sistem administrasi perpajakan lama ke baru, yaitu coretax administration system, membutuhkan waktu kurang lebih setahun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan sejumlah data perpajakan masih tersimpan dan dikelola menggunakan sistem administrasi yang lama, yakni DJP Online. Oleh karena itu, DJP membutuhkan waktu untuk melakukan migrasi data. “Memang belum seluruhnya proses […]
-
DJP Ungkap Alasan Aturan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 Direvisi
Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025 menurunkan ambang batas (threshold)peningkatan angsuran PPh Pasal 25 atau dinamisasi dari awalnya 150% kini menjadi 125%. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan threshold ini direvisi turun agar simetris dengan threshold penurunan angsuran PPh Pasal 25 dalam hal wajib pajak mengalami penurunan usaha. “Jadi, penurunan ke 125% tersebut untuk balancing dinamisasi dari […]
WA only