NEWS
-
Surat Paksa Tak Ampuh Tagih Utang Pajak, Sebidang Tanah WP Disita
Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dari KPP Pratama Jember, Jawa Timur menyita aset milik wajib pajak berupa sebidang tanah dan/atau bangunan seluas 229 meter persegi. Tindakan penyitaan dilakukan lantaran wajib pajak pemilik aset tidak sanggup melunasi utang pajaknya hingga batas waktu yang ditentukan. Sebelumnya, langkah penagihan aktif sudah dilakukan oleh kantor pajak, termasuk melalui penyampaian […]
-
Ekspor CPO di Bursa Berjangka Dimulai Juni, Kemendag Ungkap Tujuannya
Pemerintah segera mengimplementasikan ekspor CPO melalui bursa berjangka pada Juni 2023. Kebijakan ini diyakini bisa meningkatkan kinerja ekspor CPO dan mendongkrak pendapatan negara melalui pajak ekspor. Ketentuan ekspor CPO melalui bursa berjangka sudah lebih dulu diatur melalui UU 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Komoditas yang nantinya bisa diekspor melalui bursa berjangka adalah CPO dengan kode […]
-
Tahun Terakhir Jokowi, Pemerintah Pastikan Tarif PPN Belum Naik ke 12%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah belum berencana untuk menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun depan. Proyeksi pendapatan negara pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 disusun dengan asumsi tarif PPN tetap sebesar 11%, belum naik menjadi 12%. “Untuk tarif telah ditetapkan di dalam UU HPP, jadi […]
-
Sasaran ‘Tembak’ Kantor Pajak: Orang Kaya dan Ekonomi Digital
Pemerintah mengarahkan kebijakan umum perpajakan tahun 2024 untuk mendukung proses transformasi ekonomi agar dapat melewati berbagai tantangan. Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2024 telah disusun enam kebijakan teknis pajak tahun 2024. Kebijakan yang pertama dengan menindaklanjuti pelaksanaan reformasi perpajakan UU HPP. Nantinya, pemerintah akan melakukan optimalisasi perluasan bisnis […]
-
Tenang! Sri Mulyani Janji Tak Akan Naikkan Tarif PPN Tahun Depan
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih akan bertengger di level 11 persen pada 2024, atau periode terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sri Mulyani mengatakan hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Dalam beleid ini, tarif PPN sebesar 11 persen sudah […]
WA only