NEWS
-
Aturan Baru Layanan Administrasi Pajak Era Coretax, Unduh di Sini!
Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan peraturan baru yang memerinci ketentuan pemberian layanan administrasi perpajakan tertentu melalui coretax administration system. Peraturan yang dimaksud yaitu Perdirjen Pajak No. PER-8/PJ/2025. Beleid ini dirilis untuk mengatur ketentuan teknis pemberian layanan administrasi perpajakan era coretax. Ketentuan teknis baru diperlukan mengingat ketentuan teknis terdahulu belum mengakomodasi implementasi coretax. “Bahwa ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf […]
-
Dari Pajak, Pemerintah Alokasikan Rp277 Miliar untuk Timnas Indonesia
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan dana senilai Rp277 miliar untuk mendukung berbagai program pengembangan dan kemajuan sepak bola nasional. Anggaran tersebut itu bersumber dari APNB, yang mayoritas berasal dari penerimaan pajak. Pengalokasian anggaran ini salah satunya bertujuan untuk mempersiapkan Timnas Indonesia di kancah Piala Dunia 2026. “Pemerintah mengalokasikan uang kita sebesar Rp277 miliar […]
-
SPT Tahunan Era Coretax, Ada 7 Tabel Harta yang Bisa Diisi WP OP
Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025 menambah jenis informasi harta yang harus dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam SPT Tahunan. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (6/6/2025). Wajib pajak orang pribadi kini dapat melaporkan harta dalam 7 tabel, yakni kas dan setara kas, piutang, investasi/sekuritas, harta bergerak, harta tidak […]
-
Pemerintah Bebaskan Pungutan PPN untuk Hewan Kurban. Begini Syaratnya!
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap penyerahan hewan ternak yang memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Dalam unggahan resminya di akun media instagram @ditjenpajakri, DJP menjelaskan bahwa transaksi penjualan hewan kurban seperti sapi, kambing, domba, dan kerbau akan dibebaskan dari kewajiban PPN. Fasilitas ini berlaku untuk […]
-
PER-11/PJ/2025 Turut Atur Perpanjangan Waktu Pelaporan SPT Tahunan
Peraturan Dirjen Pajak No. PER11/PJ/2025 turut mengatur ketentuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh paling lama 2 bulan sejak batas penyampaian SPT Tahunan PPh. Merujuk pada pasal 97 ayat 1, wajib Pajak papat memperpanjang jangka waktupenyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan kepada Ditjen Pajak DJP. “Pemberitahuan perpanjangan […]
WA only