NEWS
-
Pemda, Ini Ada Imbauan Soal Raperda Pajak dan Retribusi Daerah
Pemerintah pusat mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menyusun dan menyelesaikan pembahasan raperda pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (5/10/2023). Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengamanatkan rancangan peraturan daerah (raperda) PDRD harus disusun dan […]
-
Blak-blakan Sri Mulyani: Pajak dan Cukai Memang Alat Politik
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menitipkan pesan kepada para wisudawan/wisudawati PKN STAN untuk memahami isu politik, karena pajak dan bea cukai merupakan instrumen politik. Sri Mulyani berharap seluruh wisudawan STAN memahami politik, dengan artian bagaimana setiap kegiatan punya konsekuensi kepada masyarakat luas. “Kalian harus paham politik pada level mikro hingga global, karena keuangan […]
-
Hingga September 2023, Kemenkeu Catat Setoran Pajak Digital Rp 15,15 Triliun
Upaya pemerintah menarik pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau perusahaan digital berbuah manis. Direktorat Jenderal Pajak mencatat, sampai dengan 30 September 2023, jumlah setoran PPN PMSE ke kas negara mencapai Rp 15,15 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, jumlah tersebut berasal dari Rp […]
-
Perda Pajak dan Retribusi Ditarget Tuntas Akhir Tahun, Pajak Kendaraan Bermotor akan Diturunkan
Pemprov Kaltara bersama DPRD Kaltara terus menggenjot penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara Tomy Labo mengungkapkan, melalui beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berkaitan dengan pajak dan retribusi sudah melakukan pembahasan bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltara. “Terakhir dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Tarakan. Itu kaitannya dengan tarif jasa pelayanan kesehatan,” ungkap […]
-
Ditjen Pajak Himpun PPN Rp15,15 Triliun dari Perdagangan
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menghimpun pajak pertambahan nilai (PPN) senilai Rp15,15 triliun dari 146 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) per 30 September 2023. “Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran 2020, Rp3,90 triliun setoran 2021, Rp5,51 triliun setoran 2022, dan Rp5,01 triliun setoran 2023,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat […]
WA only