NEWS
-
Skema TER PPh Pasal 21 Bikin SPT Tahunan Lebih Bayar? Begini Solusinya
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pemberlakuan skema pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) berpotensi menimbulkan kelebihan pemotongan bagi pegawai yang menerima penghasilan. DJP menjelaskan status lebih bayar juga dapat ditemui pegawai ketika mengisi SPT Tahunan 2024, dari yang semestinya nihil. Dalam kondisi ini, DJP meminta wajib pajak tidak perlu khawatir jika menemukan status […]
-
Melihat Dampak PHK Massal di Awal Tahun 2025 Terhadap Penerimaan Negara
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri masih berlanjut sejak 2024 dan terus berlanjut hingga awal 2025. Kasus terbaru adalah kebangkrutan PT Sritex yang menyebabkan lebih dari 10.000 karyawan kehilangan pekerjaan pada awal Maret 2025. Berdasarkan laporan analisis Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, diperkirakan sebanyak 280.000 pekerja di […]
-
Kode Verifikasi untuk Login DJP Online Tak Masuk-Masuk? Coba Cara Ini
Tidak sedikit wajib pajak yang mengeluhkan kendala teknis saat mencoba login ke DJP Online. Kebanyakan dari mereka tidak menerima kode verifikasi, baik melalui email atau SMS. Kondisi tersebut tentu menyulitkan wajib pajak, apalagi saat ini merupakan periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pelaporan SPT Tahunan memang masih menggunakan saluran lama, yakni DJP Online, meski coretax […]
-
WP Perlu segera Lapor SPT Tahunan, Ada Sanksi yang Dibayar Kalau Telat
Ditjen Pajak (DJP) kembali mengimbau wajib pajak segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2024. Kepala Subdirektorat Pelayanan Perpajakan DJP Tirta mengatakan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah mengatur batas akhir penyampaian SPT Tahunan. Apabila terlambat menyampaikan SPT Tahunan, pada beleid tersebut juga termuat sanksinya. “Di ketentuan perundang-undangan memang sudah mengatur dalam hal […]
-
DJP Perinci Penghapusan Sanksi pada Masa Transisi Penerapan Coretax
Dirjen Pajak Suryo Utomo resmi menerbitkan keputusan penghapusan sanksi administrasi pasca-implementasi Coretax DJP. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (28/2/2025). Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-67/PJ/2025. Melalui keputusan tersebut, dirjen pajak menghapus sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak serta keterlambatan penyampaian SPT. “Untuk memberikan […]
WA only