NEWS
-
DPR Sahkan RUU, Pajak atas Transaksi dengan BUMN Akan Diatur Khusus
DPR resmi menyetujui pengesahan RUU BUMN menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini, Kamis (2/10/2025). Revisi atas UU BUMN turut memuat klausul khusus terkait perlakuan pajak atas yang melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, holding operasional, holding investasi, serta pihak ketiga. “Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding operasional, holding investasi, […]
-
Cara Tanggapi SP2DK secara Online Via Coretax DJP
DITJEN Pajak (DJP) berwenang melaksanakan permintaan data dan/atau keterangan (P2DK) dalam rangka pengawasan wajib pajak. Kegiatan P2DK itu dilakukan melalui penerbitan surat P2DK (SP2DK) kepada wajib pajak. SP2DK kerap kali membuat wajib pajak panik saat menerimanya. Padahal, SP2DK sejatinya merupakan kesempatan bagi wajib pajak untuk membuka ruang dialog dan dengan DJP. Momen tersebut bisa menjadi […]
-
Cukai Rokok Tetap, Purbaya Dorong Industri Tumbuh dan Bayar Pajak
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak segan-segan menindak produsen rokok yang nakal dan tidak membayar pajak ke kas negara. Purbaya mengatakan pemerintah telah berupaya menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT), termasuk dengan tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026. Dengan begitu, dia berharap IHT makin berkembang dan berkontribusi membayarkan pajaknya ke negara. “[Produsen rokok] akan […]
-
1.136 Perusahaan Besar di Australia TakBayar Pajak pada 2023-2024
Otoritas pajak Australia (Australian Taxation Office/ATO) mencatat ada 1.136 perusahaan besar tidak membayar pajak penghasilan pada tahun pajak 2023-2024. Asisten Komisaris ATO Michelle Sams mengatakan angka tersebut setara 28% dari 4.110 perusahaan besar yang menyampaikan SPT Tahunan. Menurutnya, perusahaan ini tidak membayar pajak antara lain karena memang mengalami kerugian. “Untuk pertama kalinya sejak pelaporan Transparansi […]
-
Gaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas Pajak, Pemerintah Siapkan Aturan Baru
Pemerintah memastikan pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta akan mendapat keringanan pajak penghasilan (PPh) 21. Kebijakan ini masuk dalam rangkaian Paket Ekonomi 2025 yang baru saja dibahas dalam rapat koordinasi terbatas Kabinet Merah Putih pada Rabu (1/10/2025). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kebijakan tersebut diberlakukan melalui skema PPh 21 Ditanggung Pemerintah […]
WA only