NEWS
-
Redam Shadow Economy untuk Penerimaan Pajak yang Lebih Maksimal
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk memacu penerimaan negara bila dapat menggali potensi penerimaan pajak dari shadow economy. Bila pemerintah bisa mengatasi shadow economy maka akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak. Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld berpendapat potensi penerimaan negara dari shadow economy sangat besar. Shadow economy adalah kegiatan […]
-
Dorong Kesadaran Sejak Dini, DJP Kembali Gelar Pajak Bertutur
Ditjen Pajak (DJP) kembali menyelenggarakan Pajak Bertutur pada tahun ini. Pajak Bertutur kali ini diselenggarakan secara serentak dengan tema Generasi Muda Sadar Pajak untuk Indonesia Maju. Melalui kegiatan ini, DJP mengajak pelajar dan generasi muda untuk mengenal peran pajak dalam pembangunan Indonesia. Kesadaran para pelajar selaku calon wajib pajak merupakan salah satu pilar utama penciptaan […]
-
Hotel & Restoran Jakarta Bisa Dapat Insentif Pajak 50%, Ini Syaratnya
Pemerintah Provinsi Jakarta menjelaskan syarat bagi pelaku usaha sektor perhotelan, restoran makanan dan minuman yang ingin mendapat insentif pajak hingga 50% di Jakarta. Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan para pelaku usaha wajib pajak cukup menyampaikan surat pernyataan bersedia melaporkan data transaksinya secara elektronik melalui sistem e-TRAP jika ingin mendapatkan insentif pajak hingga 50% Menurut Pramono, […]
-
Trump Ancam Kenakan Tarif Tambahan bagi Negara dengan Pajak Digital
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan terhadap negara-negara yang menerapkan pajak digital, jika kebijakan tersebut tidak dicabut. Ancaman ini ditujukan terutama kepada negara-negara Eropa yang telah memberlakukan pungutan atas pendapatan perusahaan teknologi global, termasuk Google (Alphabet), Meta (Facebook), Apple, dan Amazon. Pajak digital telah lama menjadi sumber gesekan perdagangan antara […]
-
DPRD minta Pemkot Malang terbitkan perwali soal tarif PBB terbaru
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meminta pemerintah kota (pemkot) setempat segera menerbitkan peraturan wali kota (perwali) menyangkut skema baru pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Dwicky Salsabil Fauza di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, mengatakan perwali tersebut menjadi turunan teknis dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun […]
WA only