NEWS
-
Bank Dunia Sarankan RI Hapus Pembebasan PPN, Sri Mulyani Setuju?
Jakarta. Bank Dunia (World Bank) merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) guna menghasilkan tambahan penerimaan. Seperti diketahui, saat ini masih ada beberapa barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN. “Cara praktis untuk meningkatkan penerimaan PPN dengan cepat adalah dengan menghilangkan pengecualian dan tarif pilihan atas pajak untuk berbagai barang dan jasa,” […]
-
Bursa Karbon Mulai Tahun Ini, Sri Mulyani Masih Godok Aturan Pajak Karbon
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungungkapkan pihaknya masih terus mempersiapkan aturan pajak karbon untuk memperkuat bursa karbon, di mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pasar bursa karbon akan mulai di Tanah Air pada September 2023. Sri Mulyani mengatakan bahwa pajak karbon nantinya bukan hanya sekedar menjadi instrumen untuk menambah penerimaan negara, namun juga lebih […]
-
OVO Mudahkan Pengguna Bayar Pajak Lewat Aplikasi
PT Visionet Internasional atau yang dikenal dengan OVO terus mendukung eletroniktifikasi transaksi pemerintahan baik daerah maupun pusat demi memudahkan pendapatan pajak dan non pajak negara. Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra mengatakan pihaknya memudahkan para pengguna dalam urusan membayar pajak. “Sekarang kalau mau bayar pajak, bayar pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, e-tilang, paspor sampai kalau mau […]
-
Kelanjutan Digitalisasi SP2DK oleh DJP, Begini Penjelasan Kemenkeu
Ditjen Pajak (DJP) terus berupaya mendigitalisasi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan SP2DK saat ini baru tersedia di aplikasi Approweb. Menurutnya, digitalisasi SP2DK akan masuk dalam pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS), yang dijadwalkan mulai […]
-
Begini Ketentuan Pajak Masukan Penyerahan Emas dan Jasa PMK 48/2023
PMK 48/2023 turut memuat penegasan ketentuan pajak masukan berhubungan dengan penyerahan barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP) yang PPN terutangnya dipungut menggunakan besaran tertentu. Penyerahan yang dimaksud sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) PMK 48/2023. Penyerahan emas perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, […]
WA only