World Bank atau Bank Dunia merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk segera mengenakan pajak karbon. World Bank menyampaikan, pajak karbon dapat meningkatkan penerimaan dan membuat investasi di sektor karbon tinggi menjadi kurang menarik. Hal ini akan membantu meningkatkan daya saing Indonesia, misalnya terkait dengan ekspor ke negara-negara yang mengenakan tarif impor untuk produk-produk berkandjnhan karbon tinggi. Seperti […]

Bank Dunia (World Bank) menilai Indonesia masih bisa meningkatkan penerimaan pajak dalam menciptakan ruang fiskal untuk menurunkan kemiskinan. Hal itu melihat dari rasio pajak yang baru 10,4% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2022. “Rasio perpajakan Indonesia meskipun adanya reformasi perpajakan masih rendah sekitar 11%. Masih ada ruang untuk Indonesia mendatangkan upaya pendapatan,” kata Country […]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerapan pajak karbon di Indonesia masih terus disiapkan. Kebijakan ini sudah beberapa kali ditunda sejak mulanya dijadwalkan berlaku April 2022. “Kita sedang terus mempersiapkan pajak karbon,” kata Sri Mulyani di The Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa (9/5/2023). Bendahara negara tersebut menekankan pajak karbon bukan sekadar instrumen untuk menambah penerimaan negara saja. Melainkan komitmen […]

Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons Bank Dunia (World Bank) yang merekomendasikan pemerintah Indonesia menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan itu dinilai dapat menghasilkan tambahan penerimaan negara. Sri Mulyani pun mendukung rekomendasi Bank Dunia itu dengan rencana mengenakan PPN sembako dan pendidikan bagi orang kaya. Namun, ia menyebut akan banyak risiko politiknya bagi pemerintah. “Dalam hal […]

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Nusa Tenggara Barat merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) 14/2019. Tujuannya, meningkatkan penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) masyarakat. Dalam draf revisi Pergub 14/2019, Pemprov Nusa Tenggara Barat berencana memberikan kewenangan kepada petugas untuk menahan STNK atau kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan PKB lebih dari 2 tahun. “Bappenda NTB telah mempertimbangkan […]