NEWS
-
OECD: Indonesia Harus Segera Reformasi Pajak
Sekretaris Jenderal Organization for Economic and Co-Operation Development Angela Gurria mendorong Indonesia segera melakukan reformasi pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Menurut Gurria, pendapatan Indonesia terlalu kecil untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. “Indonesia harus meningkatkan basis pajak untuk memperkuat penerimaan,” ucap Gurria di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 24 Oktober 2016. OECD menilai […]
-
Setoran Penerimaan Pajak di Jakarta Turun 5Persen, PPN Paling Anjlok
Realisasi penerimaan pajak hingga April 2025 pada kantor wilayah Ditjen Pajak (kanwil DJP yang berlokasi di Jakarta sudah mencapai Rp421,87 triliun, atau 27,54% dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak tersebut turun 5,6% dibandingkan dengan penerimaan pajak pada Januari hingga April 2024. Meski begitu, kontraksi tersebut tak sedalam kontraksi penerimaan pajak nasional yang mencapai 10,8%. […]
-
DJP Jakarta Selatan II Gelar Sosialisasi PPh Profesi Dokter
Kantor Wilayah Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta Selatan II bersama Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Jakarta Selatan menggelar sosialisasi mengenai aspek perpajakan dokter. Sosialisasi digelar dalam rangka meningkatkan pemahaman dokter dan rumah sakit atas implikasi dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan PMK 168/2023 terhadap PPh Pasal 21 yang dipotong rumah sakit dan besaran kurang bayar PPh […]
-
Tanpa Pajak Impor, Harga BAIC BJ40 Plus Turun Signifikan Lebih Terjangkau
PT JIO, agen pemegang merek BAIC di Indonesia, resmi memulai perakitan lokal untuk model SUV off-road BAIC BJ40 Plus di fasilitas milik PT Handal Indonesia Motor (HIM) di Purwakarta, Jawa Barat. Langkah strategis ini langsung berdampak signifikan terhadap harga jual kendaraan. Harga BAIC BJ40 Plus turun dari Rp790 juta menjadi Rp698 juta, atau lebih murah […]
-
Aturan Baru SPT hingga Faktur Pajak era Coretax, Download di Sini!
Ditjen Pajak (DJP) resmi menerbitkan peraturan yang memerinci format dan ketentuan pengisian SPT, bukti potong, hingga faktur pajak pada era coretax administration system. Peraturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak No. PER-11/PJ/2025. Beleid tersebut diterbitkan untuk menyesuaikan beragam ketentuan teknis pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan bea meterai, pasca-berlakunya coretax administration system. Penyesuaian ketentuan perlu dilakukan lantaran peraturan […]
WA only