NEWS
-
Dua Perdirjen Baru! Atur SPT, Bupot, Faktur, hingga Layanan Coretax
Pemberitaan soal pajak sepanjang pekan ini didominasi oleh isu soal terbitnya dua produk hukum baru yang mengatur tentang administrasi pajak. Dua regulasi itu adalah Peraturan Dirjen Pajak PER-11/PJ/2025 yang secara garis besar mengatur tentang format SPT, bukti potong, dan faktur pajak serta PER-8/PJ/2025 yang mengatur tentang layanan perpajakan era coretax system. Pertama, PER-11/PJ/2025. Beleid ini […]
-
Ribuan Hotel hingga Kafe di Daerah Ini Belum Terdaftar sebagai WP
Puluhan ribu akomodasi wisata, termasuk restoran, di Kabupaten Badung, Bali, terungkap belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Hal ini berarti puluhan ribu usaha akomodasi tersebut belum terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung IB Surya Suamba mengatakan hanya sekitar 10.000 hotel dan restoran yang terdata sebagai wajib pajak daerah. Padahal, […]
-
Lakukan Penagihan Aktif, Kantor Pajak Sampaikan Surat Paksa kepada WP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Jakarta Utara mengadakan kunjungan ke tempat wajib pajak di daerah Kelapa Gading pada 28 April 2025 untuk menyampaikan surat paksa secara langsung. Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Madya Dua Jakarta Utara Fikri Hanafi Faturrahman mengatakan penyampaian surat paksa tersebut merupakan bagian dari rangkaian tindakan penagihan aktif. KPP sebelumnya […]
-
Tahun Ini Terakhir! Gubernur Bakal Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan
Pemprov Kepulauan Riau berencana menggelar program penghapusan denda atau pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun ini dalam rangka mengerek pendapatan asli daerah (PAD). Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan pemprov tidak akan lagi menggelar program pemutihan pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, pemberian keringanan pajak yang terus-menerus bakal mengikis kepatuhan wajib pajak. “Jadinya tidak mendidik masyarakat untuk […]
-
Warga DKI Jakarta Bisa Bebas Tak Bayar PBB, Ini Caranya!
Masyarakat di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta kini bisa menikmati insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, khusus untuk tahun 2025. Hal ini ditegaskan dalam Keputusan Gubernur No. 281 Tahun 2025 yang berlaku mulai 8 April 2025. “Kebijakan tersebut memuat pemberian insentif PBB-P2 bagi masyarakat DKI Jakarta sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta […]
WA only