NEWS
-
Kemendag Sebut Pajak E-commerce Tak Berdampak ke UMKM
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut, pemungutan pajak e-commerce kepada pedagang (seller) di lokapasar daring seperti Shopee hingga Tokopedia tidak berdampak terhadap kelangsungan bisnis para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan pemungutan pajak e-commerce melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025). Adapun, PMK itu ditandatangani oleh Sri […]
-
Ada Aturan Pajak Baru, Transaksi Kripto RI Tembus Rp224,11 Triliun
Pemerintah telah memperbarui ketentuan perpajakan atas aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50/2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri mencatat nilai transaksi aset kripto di Indonesia telah mencapai Rp224,11 triliun pada semester I/2025. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan nilai transaksi aset kripto […]
-
Aturan Pajak Dirombak, OJK Harap Industri Kripto Makin Bersaing
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perubahan ketentuan pajak atas aset kripto akan mendorong pengembangan industri kripto di dalam negeri. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan penerbitan PMK 50/2025 menjadi bentuk reformasi kebijakan pajak atas aset kripto. Dengan perubahan perlakuan pajak tersebut, daya saing industri […]
-
Kemendag sebut pajak e-commerce tak beratkan pelaku UMKM
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut rencana pemerintah untuk menerapkan pajak terhadap pelaku usaha di niaga elektronik atau e-commerce tidak akan memberikan dampak terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan penerapan pajak tersebut dinilai cukup adil, sehingga skema perpajakan antara pedagang daring dan luring berlaku sama. […]
-
Ada Perubahan Tarif Pajak Kripto, Ini Kata OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto memberikan kepastian hukum serta pengaturan yang lebih jelas terhadap aset kripto yang selama ini perkembangannya sangat pesat. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset […]
WA only