NEWS
-
Ini Alasan Bupati Pati Naikkan PBB hingga 250 Persen
Bupati Pati, Sudewo mengungkapkan akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen. Sudewo mengatakan bahwa bahwa penyesuaian ini PBB di Pati bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. “Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal […]
-
Cara Isi Identitas dan Nama Pembeli di Faktur Pajak bagi PKP Eceran
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak memberikan penjelasan terkait dengan pengisian faktur pajak bagi pengusaha kena pajak (PKP) pedagang eceran. Kring Pajak menyatakan PKP pedagang eceran harus memenuhi ketentuan pembuatan faktur pajak sesuai dengan Pasal 51 sampai dengan Pasal 52 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025. “Dalam PER tersebut, identitas (NIK) pembeli dapat diisi “0000000000000000”, […]
-
Dari Uang Pajak, Pemerintah Tegaskan Bansos Bukan Program Seumur Hidup
Pemerintah menegaskan bantuan sosial (bansos) tidak akan diberikan kepada seorang individu seumur hidup. Menurut Mensos Saifullah Yusuf Gus Ipul), bansos yang diberikan pemerintah bersifatsementara guna memenuhi kebutuhan dasar hingga seseorang tersebut dinyatakan layak naik kelas. “Jangan kita larut dalam pemberian bansos. Itu satu hal, tapi lebih dari itu, mereka harus berdaya. Bagi usia produktif, kita […]
-
Pajak Kripto Diatur, OJK Siapkan Insentif untuk Platform Lokal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 yang mengatur pajak atas aset kripto. Regulasi ini dinilai memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung pengembangan ekosistem keuangan digital nasional. “Kami menyambut baik terbitnya PMK 50 Tahun 2025 yang kami pandang sebagai bagian dari reformasi fiskal dalam upaya memberikan kepastian dan […]
-
Ada Pemutihan Denda, WP Diimbau Bayar PBB-P2 Maksimal 30 September
Pemkot Pematangsiantar, Sumatra Utara, memberikan keringanan berupa penghapusan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk seluruh tahun pajak. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pematangsiantar Arri Suaswandhy mengatakan kebijakan pemutihan denda PBB-P2 ini berlaku hingga 30 September 2025. “Masyarakat yang memiliki objek pajak PBB-P2 yang berada di […]
WA only