NEWS
-
Risiko Moral Hazard Insentif PPh Final UMKM
Menilik manfaat dan mudarat perpanjangan tarif PPh final 0,5% UMKM hingga 2029 Pemerintah di ingatkan berhati-hati menjalankan kebijakan tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan ini bakal diperpanjang hingga 2029 nanti. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengingatkan adanya risiko moral hazard dari […]
-
Andalkan Coretax Dongkrak Penerimaan PPh 2026
PEMERINTAH memastikan penerapan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) berjalan sesuai rencana. Sete lah mengimplementasikan Coretax untuk pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun ini, giliran pajak penghasilan (PPh) yang akan masuk ke sistem digital tersebut mulai tahun depan. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, Coretax dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus menghadirkan transparansi dalam administrasi […]
-
Regulasi Baru Kripto, Kepastian Fiskal di Era Ekonomi Digital
DUNIA kripto di Indonesia resmi memasuki babak baru. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Regulasi ini menggantikan aturan lama dan berlaku mulai 1 Agustus 2025, sekaligus menandai konsolidasi penuh atas tata cara pemajakan aset digital. Meski lahir […]
-
Gandeng Bank, Kantor Pajak Perbaiki Probis PPN PMSE dan VAT Refund
Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang (KPP Badora) mengunjungi Kantor Pusat Bank Mandiri untuk membahas langkah-langkah perbaikan proses bisnis di bidang pajak. Kepala KPP Badora Natalius mengatakan proses bisnis yang hendak diperbaiki antara lain mengenai pembayaran pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE) serta restitusi PPN (VAT refund) untuk wisatawan asing. “Sekaligus memperkuat […]
-
Purbaya kejar Rp60 triliun dari 200 penunggak pajak besar
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mengejar 200 wajib pajak besar untuk menagih tunggakan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dengan potensi serapan mencapai Rp60 triliun. “Kami punya daftar 200 penduduk wajib pajak besar yang sudah inkrah. Kami mau kejar dan eksekusi sekitar Rp50 triliun sampai Rp60 triliun,” kata Purbaya dikutip dari […]
WA only