NEWS
-
Sri Mulyani: Dikeluhkan Seniman, Tarif PPh 23 Royalti Turun
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan telah mengurangi tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas penghasilan royalti menjadi 6% dari jumlah bruto royalti, atau turun dari sebelumnya 15%. Ketentuan tersebut berlaku bagi wajib pajak orang pribadi pengguna norma perhitungan penghasilan neto (NPPN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengurangan tarif PPh 23 tersebut […]
-
Gak Nyangka! Rafael Alun Pernah Ikut Tax Amnesty Jilid I & II
Rafael Alun Trisambodo, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), ternyata pernah mengikuti program Tax Amnesty tahun 2016 dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun 2022. Amnesti Pajak (Tax Amnesty) merupakan instrumen Pemerintah yang tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber pendapatan negara (budgeter), namun instrumen kebijakan fiskal ini memiliki fungsi lebih untuk memindahkan harta (regulern) dari orang […]
-
Sri Mulyani Ungkap Seniman Takut Lebih Bayar Pajak, Loh Kok?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, telah memerintahkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk menurunkan potongan pajak penghasilan (PPh) terhadap royalti yang diterima pekerja seni dan pekerja kreatif. Selama ini potongan PPh atas royalti yang mereka terima sebesar 15% namun kini hanya menjadi 6%. Keputusan ini kata Sri Mulyani didasari atas keluhan para pekerja seni […]
-
8,9 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan, Berikut Cara Lapor SPT Online Di Pajak.go.id
Simak cara lapor surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan 2023 secara online di website Pajak.go.id. Batas akhir lapor SPT pajak tahunan wajib pajak orang pribadi (OP) pada 31 Maret 2023. Hingga 23 Maret 2023, sudah ada 8,9 juta wajib pajak yang lapor SPT pajak tahunan. Jumlah laporan SPT pajak tahunan itu berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal […]
-
DJP Sediakan Portal Baru untuk Pemadanan NIK-NPWP oleh Pihak Lain
Ditjen Pajak (DJP) membuka saluran khusus guna memfasilitasi pihak lain untuk melakukan pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sebagaimana diatur dalam PMK 112/2022, pihak-pihak seperti kementerian dan lembaga (K/L), lembaga keuangan, dan pihak lainnya yang selama ini mensyaratkan NPWP dalam memberikan layanan administrasi juga harus menggunakan NIK sebagai NPWP. “Layanan pemadanan […]
WA only