NEWS
-
Curigai Pesan dari DJP pada Tanggal Merah, WP Datangi Kantor Pajak
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pinrang menerima laporan dari salah satu wajib pajak mengenai adanya pesan mencurigakan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak (DJP). Wajib pajak bernama Salma mengaku telah menerima pesan WhatsApp yang mengatasnamakan DJP. Dalam pesan tersebut disampaikan bahwa DJP Jakarta sedang memperbarui data wajib pajak. Selain itu, terlampir juga dokumen pdf yang […]
-
BPK Temukan Gap Data Setoran Pajak di LKPP 2024
JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2024. Dalam laporan keuangan (lapkeu) tersebut, BPK menemukan perbedaan data penyetoran pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) dengan data wajib pajak dan wajib pungut. Ketua BPK Isma Yatun menerangkan perbedaan data ini tidak dapat […]
-
Daftar NPWP Tapi Nama Ibu Kandung Gagal Diverifikasi, Harus Gimana?
Nama lengkap ibu kandung merupakan salah satu informasi yang perlu diisi dalam kolom data identitas pada saat mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pendaftaran NPWP dengan mengaktivasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini bisa dilakukan melalui coretax system. Namun, dalam kondisi tertentu, ada kalanya wajib pajak gagal melakukan verifikasi data. Salah satunya, nama lengkap ibu kandung […]
-
Pemkot Bengkulu catat realisasi pajak reklame capai Rp1,3 miliar
Kota Bengkulu. Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu, mencatat realisasi pajak reklame di wilayah tersebut sejak Januari hingga pertengahan Mei 2025 telah mencapai Rp1,3 miliar. “Untuk pajak reklame kami sudah berada di Rp1,3 miliar dari target Rp4,5 miliar,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu Nurlia Dewi, di Bengkulu, Selasa. Ia menyebut bahwa saat […]
-
Termasuk Fasilitas Pajak, Ini Strategi Peningkatan Lifting Migas 2026
Pemerintah menyatakan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas) pada 2026. Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 menyebut peningkatan lifting migas dilaksanakan dengan mendorong investasi sektor hulu migas (produksi dan pengembangan). Upaya tersebut dilakukan dengan percepatan Plan of Development (PoD), fleksibilitas kontrak migas, penyederhanaan perizinan, serta […]
WA only