NEWS
-
Luhut Ingin Mobil Listrik Hanya Kena PPN 1 Persen
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan ingin memberikan pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) mobil listrik sebesar 10 persen, dari 11 persen menjadi 1 persen. “Untuk mencapai market share 10 persen (kendaraan listrik), target kami adalah untuk (subsidi) motor itu Rp7 juta, sekitar segitu dan untuk mobil mungkin kami kurangi pajaknya […]
-
Penerimaan pajak pada 2022 di Bengkulu capai Rp2,5 triliun
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak wilayah tersebut selama 2022 mencapai Rp2,5 triliun. Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu Syarwan mengatakan bahwa pertumbuhan pajak didominasi dari jenis pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang mencapai sebesar 48,20 persen atau Rp439 miliar. “Naiknya pendapatan […]
-
Ranperda Perubahan Pajak dan Retribusi di Kota Kupang Dikebut Dua Bulan
Rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan pajak dan retribusi di Kota Kupang akan dikebut dua bulan. Perubahan peraturan daerah itu mengikuti dinamika perkembangan yang terjadi di Kota Kupang, apalagi perda ini juga sudah lama diterapkan. Ketua Bapenperda DPRD Kota Kupang, Djainudin Lonek menyebut upaya ini sebagai bentuk tanggungjawab bersama Pemerintah untuk memajukan Kota Kupang. “Untuk memajukan kota ini […]
-
Startup Makin Lesu, CoHive Diputus Pailit
Penyedia ruang kerja berbagi (co-working space), CoHive, diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Putusan itu tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst (18/1). “Menyatakan termohon PKPU (PT EVI ASIA TENGGARA) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan ini diucapkan,” tulis pengumuman tersebut. Dalam pengumuman pailit, Rio […]
-
Tagih Tunggakan Pajak, Saldo Rekening WP Dipindahbukukan ke Kas Negara
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat berkoordinasi dengan Bank BCA guna menindaklanjuti proses penyitaan atas aset penanggung pajak berinisial HS yang tersimpan di bank pada 6 Januari 2023. KPP Pratama Denpasar Barat menyebut HS memiliki tunggakan pajak hingga Rp4,6 miliar. Setelah melalui berbagai tahapan, KPP akhirnya mencabut pemblokiran 5 rekening milik penanggung pajak disertai […]
WA only