NEWS
-
Awas Tertipu! Ini Aturan Resmi & Penjelasan DJP Soal ‘Pajak Warisan’
Belakangan viral artis Leony yang mengeluhkan soal ‘pajak warisan’ dalam bentuk rumah peninggalan ayahnya. Dalam akun media sosialnya, Leony mengaku harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar ketika melakukan balik nama atas tanah dan bangunan. Bagaimana aturan sebenarnya, berikut penjelasan resmi Ditjen Pajak dikutip dari situs resmi Senin (15/9/2025) Warisan Bukan Objek Pajak Penghasilan Pengalihan hak […]
-
Tekanan Ekonomi, Pajak Masih Terkontraksi
Lesunya ekonomi dalam negeri kembali terindikasi dari kinerja penerimaan pajak. Khususnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah (PPN dan PPnBM) serta pajak penghasilan (PPh) badan. Ditjen Kemkeu mencatat, realisasi penerimaan pajak neto hingga akhir Juli 2025 sebesar Rp 990,01 triliun. Realisasi ini baru setara 45,2% dari target APBN 2025 dan mengalami penurunan 5,29% […]
-
Pemerintah Tahan Pajak 2026 Disambut Baik Pengusaha
Pemerintah memutuskan tidak mengenakan pajak baru pada 2026. Langkah ini dinilai memberi ruang bagi konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai lebih dari 50% PDB, sehingga kebijakan fiskal yang menahan beban masyarakat dinilai penting menjaga momentum pemulihan ekonomi. Namun, serikat pekerja dan pengamat fiskal menilai […]
-
Pendapatan Pajak Surplus, Negara Ini Bagi-bagi Rp 5,4 Juta ke Tiap Warganya
Pemerintah Taiwan sedang bersiap untuk meluncurkan bantuan uang tunai sebesar NT$ 10.000 atau Rp 5.415.000 (Rp 541,50 per dolar Taiwan) untuk seluruh warganya berkat surplus penerimaan pajak negara. Rencananya dana tunai ini akan dibagikan pada Oktober mendatang. Melansir Taiwan News, Sabtu (13/9/2025), keputusan ini tidak lepas dari usulan Partai Kuomintang (KMT) yang meminta kenaikan batas […]
-
Prabowo Ubah Aturan Jokowi, Badan Penerimaan Negara Masuk RKP 2025!
Presiden Prabowo Subianto melakukan pemutakhiran rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 yang sudah disusun pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Kini, pembentukan Badan Penerimaan Negara masuk ke dalam RKP 2025. Pemutakhiran itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (Perpres) No. 79/2025 yang ditandatangani Prabowo pada 30 Juni 2025 dan diundangkan pada hari yang sama. Dalam pemutakhiran itu, sejumlah […]
WA only