Mindblown: a blog about philosophy.
-
Keringanan Listrik dan Pajak Sangat Diperlukan Pengusaha di Tengah Pandemi Covid-19
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, Pemerintah perlu mendesain stimulus produktif bagi dunia usaha selain untuk sektor kesehatan dan bantuan sosial. Fakta yang terjadi di lapangan pengusaha masih harus mencicil pinjaman, membayar operasional perusahaan dan gaji pegawai. Oleh karena itu terdapat tiga usulan stimulus produktif bagi dunia usaha. Diantaranya […]
-
Tumbuh 56% YoY, Marketing Sales BSDE di Kuartal II-2021 Tembus Rp 4,5 Triliun
KONTAN.CO.ID – TANGERANG. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) berhasil meraih nilai prapenjualan (marketing sales) sebesar Rp 4,5 triliun di kuartal II-2021. Pertumbuhan marketing sales pengembang kawasan BSD tersebut mencapai 56% secara year on year (yoy), jika dibanding dengan pencapaian periode yang sama tahun 2020 yang sebesar Rp 2,9 triliun. Sebagian besar nilai prapenjualan diperoleh BSDE dari kawasan […]
-
Pemerintah Berencana Hapus PPnBM Kendaraan Bermotor, Ganti Dengan PPN 25%
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana menghapus skema pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Pungutan atas konsumsi barang mewah tersebut, nantinya hanya akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Klausul kebijakan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid tersebut kini […]
-
Pemerintah Berniat Hapus PPnBM Kendaraan Bermotor, Ini Gantinya
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana menghapus skema pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Pungutan atas konsumsi barang mewah tersebut, nantinya hanya akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Klausul kebijakan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid tersebut […]
-
Konsensus Pajak Minimum Global, RI Kaji Fasilitas Pengecualian
JAKARTA — Pemerintah tengah menimbang penggunaan fasilitas pengecualian dalam Pilar 2 konsensus Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Pilar 2 ditujukan untuk mengatasi praktik BEPS dengan memastikan perusahaan multinasional minimal beromzet konsolidasi 750 juta euro membayar Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif paling sedikit 15% di […]
Got any book recommendations?