Mindblown: a blog about philosophy.

Jakarta — Menteri Sri Mulyani menceritakan sejarah Indonesia yang sempat menggunakan Undang-undang Keuangan Negara Belanda pada awal kemerdekaan 1945 silam. Bahkan uu itu sempat digunakan sampai 2003. Selama 58 tahun itu, pemerintah menjalankan aturan keuangan negara dari Belanda Indische Comptabiliteitswet (ICW). “Semenjak Indonesia merdeka sampai 2003 kita menjalankan Undang-Undang (UU) ICW dari kolonial Belanda,” ungkap Sri Mulyani dalam Dies Natalis […]

Pemerintah memperpanjang waktu pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 hingga 31 Desember 2021. Fasilitas PPh tersebut diatur dalam PP 29 Tahun 2020. Dan bersamaan dengan rangkaian peringatan Hari Pajak, perpanjangan keringanan pajak itu terus disosialisasikan ke sejumlah kalangan. Seperti yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jatim II. Melalui talkshow virtual dan sejumlah kegiatan dalam peringatan hari […]

Apapun bentuk usahanya, pasti bertujuan mendapatkan untung dan tidak merugi. Laba atau untung inilah yang merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan atas badan usaha (PPh badan). Namun apabila rugi, maka tidak ada PPh badan terutang, serta atas kerugian dapat dikompensasikan. Nah, kompensasi rugi fiskal merupakan sebuah skema perpajakan untuk ganti-rugi yang dilakukan oleh wajib pajak (WP) […]

Selain mengurangi emisi, pengenaan pajak karbon diproyeksi mampu mendorong sektor yang ramah lingkungan, menarik investasi, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Penerapan kebijakan pajak karbon secara bertahap disertai dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, transfer pembayaran (transfer payment) ke rumah tangga, dan subsidi harga produk energi terbarukan merupakan opsi yang berpengaruh pada ekonomi dan emisi. “Memberikan dampak […]

Pemerintah kembali memperpanjang berbagai jenis insentif perpajakan, termasuk atas impor obat-obatan yang diperlukan untuk penanganan Covid-19. Insentif pajak atas impor obat tersebut tertuang dalam PMK 92/2021. Fasilitas perpajakan diberikan untuk mengantisipasi kebutuhan beberapa jenis barang yang akan digunakan dalam penanganan pandemi Covid-19. “…serta untuk memberikan kepastian hukum dan percepatan pelayanan dalam memberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai […]