NEWS
-
Kementerian PKP: 70 Pemda Belum Beri Pembebasan Pajak untuk Rumah MBR
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat masih ada 70 pemerintah kabupaten/kota yang belum memberikan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Maruarar menyayangkan masih ada pemda yang enggan memberikan insentif pajak untuk membantu masyarakat miskin. Sebab, kebijakan penghapusan BPHTB akan memudahkan masyarakat miskin memiliki rumah. “Sekarang masih […]
-
Sri Mulyani Punya Dirjen Pajak Baru, Penerimaan Jadi PR Utama
Tantangan soal penerimaan pajak perlu menjadi perhatian khususnya bagi Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto yang baru saja menjadi Dirjen. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, menggantikan Suryo Utomo. Hal ini dibenarkan oleh Bimo Wijayanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Dia mengatakan Prabowo menitipkan pesan kepada […]
-
Penerimaan Pajak Turun 10,8% Per April 2025
Penerimaan pajak masih tertekan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan pajak hingga April 2025 mencapai Rp 557,1 triliun. Realisasi penerimaan pajak ini setara 25,4% terhadap APBN 2025 dan turun 10,8% dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebanyak Rp 624,2 triliun. Hal tersebut tertuang dalam paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparan Kerangka Ekonomi Makro dan […]
-
Resmi ! Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Diganti
JAKARTA. Kabar pergantian pucuk pimpinan di Direktorat Jendral Pajak dan Bea Cukai yang dilansir KONTAN terkonfirmasi. Kemarin (20/5), Presiden Prabowo Subianto memanggil Bimo Wijayanto dan Lentan Jendral TNI Djaka Budi Utama ke Istana Kepresidenan Jakarta. Usai dipanggil, Bimo mengaku telah diberitahu akan diangkat menjadi Dirjen Pajak. Sementara Lentnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama akan dilantik […]
-
ESDM Revisi Aturan Perpajakan Skema Kontrak Gross Split Migas
Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral (ESDM) merevisi aturan perpajakan untuk sistem kontrak bagi hasil gross split. Pembahasan revisi sudah masuk tahap final dan ditargetkan bisa diterbitkan dalam waktu dekat. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, hal ini dilakukan demi perbaikan iklim investasi migas Indonesia. Menurutnya, revisi aturan perpajakan untuk kontrak gross split ini menjadi […]
WA only