NEWS
-
Kemenperin Sebut Ada 25 Provinsi Kasih Keringanan Opsen Pajak
Pungutan opsen pajak sudah mulai berlaku di awal tahun 2025. Meski demikian, banyak kepala daerah yang memberikan keringanan dengan memberikan keringanan terkait opsen pajak kendaraan. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Dodiet Prasetyo, menyebutkan ada 25 daerah memberikan keringanan opsen pajak kendaraan. Menurutnya, keringanan yang diberikan ini membantu industri […]
-
Resmi Berlaku 2025, Ini Ketentuan Pajak Minimum Global yang Disahkan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerapkan aturan tentang pajak minimum global. Perusahaan multinasional (PMN) akan dikenakan pajak tambahan minimal 15 persen mulai 2025. Ketentuannya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional, yang disahkan pada 31 Desember 2024. Mengacu pada pasal 1 beleid tersebut, pajak […]
-
Simak! Cara Lapor SPT Pajak Karyawan Berlaku di 2025
Pemerintah telah mengimplementasikan Coretax atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan pada 1 Januari 2025. Apakah ini termasuk pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi? Ditjen Pajak dalam akun Instagram resminya, dikutip Kamis (16/1/2025) pelaporan SPT Tahunan untuk periode 2024 bisa dilaksanakan sampai Maret 2025. Pelaporan tetap menggunakan metode yang sebelumnya, yaitu e-Filling. Coretax masih difokuskan untuk […]
-
PPN 12 Persen Disebut ‘Gak Ngaruh’ Buat Moge, Tetap Ada Saja yang Beli
Yamaha Motor Manufacturing Indonesia (YIMM) mengatakan konsumen sepeda motor besar alias moge tak akan terpengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang sudah mulai ditetapkan pemerintah sejak 1 Januari 2025. “Enggak, orang kaya ya tetap beli saja sih. kalau memang ingin,” kata Senior Director Marketing YIMM Sutarya di Bogor, Rabu (15/1). Moge merupakan salah satu […]
-
Pengamat Nilai Kebijakan Pajak Era Prabowo Beri Keistimewaan pada Orang Kaya
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024). Rencana Tax Amnesty Jilid III hingga pembentukan Family Office, dinilai hanya mengistimewakan orang kaya yang memicu ketidakadilan sosial. Dari rencana Tax Amnesty Jilid III hingga pembentukan Family Office, berbagai kebijakan pemerintah tersebut dikhawatirkan justru menggerus penerimaan negara […]
WA only