NEWS
-
Bupati Imbau Aparatur Daerah Lunasi Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas
Pemkab Nias Selatan mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah untuk segera melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor PKB. Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia mengatakan seluruh instansi daerah, baik tingkatkabupaten maupun kecamatan dan desa, wajib melunasi PKB kendaraan dinas. Hal ini agar pendapatan daerah bisa meningkat, sekaligus menertibkan administrasi perpajakan. “Guna mengintensifkan pembayaran PKB di wilayah Pemkab Nias […]
-
Paket Stimulus Ekonomi Akan Segera Berakhir, Airlangga Janji Lanjutkan
Masa berlaku paket stimulus ekonomi, seperti diskon pajak tiket transportasi hingga diskon tarif tol, akan segera berakhir. Hal ini dikarenakan tersebut diberikan hanya untuk periode Juni-Juli 2025. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengeklaim paket stimulus ekonomi akan kembali diadakan. Namun, pemerintah belum menggodok jenis insentif yang cocok untuk diimplementasikan pada semester II/2025. “Paket [stimulus] akan terus […]
-
Lewat E-TRAPT 2025, Pengawasan Pajak Daerah DKI Jakarta Kini Lebih Efisien
Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terutama dalam sektor perpajakan daerah. Kehadiran sistem yang andal, real-time, dan terintegrasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap transaksi usaha dapat tercatat secara akurat dan dapat diawasi dengan baik. Hal ini penting bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan […]
-
Targetkan Rampung 3 Tahun, Airlangga Minta AS Dukung Aksesi RI ke OECD
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan proses aksesi menjadi negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bakal rampung dalam 3 tahun atau pada 2028 mendatang. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Airlangga meminta dukungan pemerintah Amerika Serikat (AS). Selain AS, lanjutnya, dukungan Uni Eropa juga diperlukan guna mempercepat penyelesaian proses aksesi OECD. “Proses aksesi OECD ditargetkan […]
-
DJP Tegaskan Tidak Ada Pajak untuk Amplop Hajatan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tidak akan memungut pajak dari amplop hajatan atau kondangan, baik yang diterima secara langsung maupun lewat transfer digital. Penegasan ini disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, merespons kabar yang menimbulkan keresahan di masyarakat. “Pernyataan tersebut mungkin muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap prinsip perpajakan yang berlaku […]
WA only