NEWS
-
Pemerintah Bakal Tanggung PPN Motor Listrik, Airlangga: Biar Adil
Pemerintah berencana untuk memberikan fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP) atas pembelian sepeda motor listrik pada tahun ini. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberian insentif PPN DTP untuk motor listrik menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pada tahun ini. Menurutnya, insentif tersebut juga untuk menciptakan keadilan mengingat pemerintah juga sudah memberikan PPN DTP atas mobil listrik. […]
-
Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal Untuk Pengusaha yang Simpan DHE SDA 100% di RI
Pemerintah resmi memberlakukan revisi kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) pada 1 Maret 2025. Aturan ini akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah sudah menyiapkan ragam insentif fiskal dan dukungan bagi pengusaha yang patuh memarkirkan DHE SDA di dalam negeri 100% […]
-
Pelaku Usaha Apresiasi Insentif PPN-DTP dari Pemerintah
Pelaku usaha mengapresiasi langkah pemerintah menerapkan kebijakan insentif pajak atas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk rumah tapak dan satuan rumah susun. Salah satunya adalah PT Fauzi Panca Manunggal yang ingin membangun hunian dekat dari stasiun LRT Ciracas atau wilayah Transit Oriented Development (TOD). Adapun besaran insentifnya dibedakan menjadi dua. Pertama, bagi rumah […]
-
Ditjen Pajak Jelaskan Skema Insentif Mobil Listrik & Hybrid 2025
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menjelaskan skema insentif pajak untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan hybrid pada 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti mengatakan, ketentuan insentif itu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 (PMK 12/2025) yang diterbitkan dan mulai berlaku pada 4 Februari 2025. […]
-
Ada Aturan Baru, Begini Hitung-hitungan PPN 12% Kecuali Barang Mewah
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai. PMK 11/2025 tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti mengatakan latar belakang penerbitan PMK-11/2025 ini adalah kebutuhan untuk menjaga […]