NEWS
-
Sri Mulyani Targetkan Rasio Pendapatan Negara 2026 Hingga 12,22% PDB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan rasio pendapatan negara pada tahun 2026 ada di rentang 11,71% hingga 12,22% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat membacakan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dalam Sidang Paripurna DPR RI, Senin (20/5). Bendahara Negara menyebut, optimalisasi perluasan basis pajak dilakukan […]
-
Pemerintah Mesti Tetap Waspada meski Rasio Utang Masih Di Bawah 60%
Ekonom memperingatkan pemerintah untuk tetap waspada terhadap rasio utang yang kini berada di kisaran 40% terhadap produk domestik bruto, sekalipun masih jauh dari ambang batas 60%. Berdasarkan perhitungan Bisnis, total outstanding utang pemerintah per akhir Maret 2025 senilai Rp9.057,96 triliun (di luar pinjaman dalam negeri). Menggunakan asumsi PDB 2024 yang sejumlah Rp22.139 triliun, artinya rasio […]
-
Heboh! Dirjen Pajak dan Bea Cukai Diisukan Diganti, Ini Kata Kemenkeu
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait isu pergantian posisi direktur jenderal (dirjen) pajak dan dirjen bea dan cukai buntut dari seretnya pendapatan negara. Menurut informasi, Dirjen Pajak Suryo Utomo diisukan akan diganti dengan Bimo Wijayanto. Sedangkan Dirjen Bea Cukai Askolani dikabarkan bakal digantikan oleh Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan […]
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp72 Miliar, 1 Tersangka Ditahan Kejaksaan
Kantor Wilayah Ditjen Pajak Kanwil DJP Jawa Barat II menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial C ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu. Tersangka C ditengarai secara sengaja menerbitkan faktur pajak fiktif melalui PT ILS, PT IMJ, dan PT BLE. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 39A UU KUP. “Nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan tersangka adalah […]
-
Surati Sri Mulyani, Gapki Minta Kenaikan Pungutan Ekspor CPO Ditunda
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah untuk menunda kenaikan pungutan retribusi ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Gapki mengingatkan, kenaikan pungutan ekspor CPO dapat merusak daya saing di tengah ketidakpastian perdagangan global akibat kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat (AS) dan ketegangan geopolitik. Seperti diketahui, pemerintah Indonesia menaikkan retribusi ekspor […]
WA only