Mindblown: a blog about philosophy.
-
Realokasi Anggaran, Sri Mulyani Ambil Rp26,2 Triliun dari K/L untuk PPKM Darurat
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah harus memberikan tambahan stimulus kepada masyarakat akibat pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan saat ini dibutuhkan tambahan dana sehingga perlu dilakukan penyisiran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Dengan kebutuhan yang dinamis, APBN dilakukan refocusing. Kita akan membutuhkan Rp26,2 triliun dari kementerian/lembaga (K/L),” katanya pada acara Mid Year […]
-
Saran Darmin Nasution, RUU KUP Diubah Jadi RUU Konsolidasi Perpajakan
JAKARTA – Mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution menyarankan pemerintah dan DPR mengubah nama revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) karena substansinya terlalu kompleks. Darmin mengatakan secara historis, UU KUP hanya mengatur tentang hukum acara perpajakan. Ruang lingkup untuk setiap jenis perpajakan diatur dalam UU terpisah. Menurutnya, nama UU Konsolidasi Perpajakan atau UU […]
-
PPKM Darurat dan Mobilitas Diturunkan, Menkeu Perkirakan Ekonomi 2021 3,7 Persen
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Covid-19 akan terus menjadi faktor yang menentukan dinamika dan perkembangan ekonomi sebuah negara. Kenaikan kasus karena munculnya varian Delta menghadapkan Indonesia pada konsekuensi baru di bidang perekonomian. Varian Delta yang dua kali lipat lebih menular dibandingkan dengan Covid-19 asli menyebabkan banyak negara harus melakukan perencanaan kebijakan […]
-
Soal Pemeriksaan Pajak di DJP, Darmin Nasution Harapkan Ini
JAKARTA – Mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution berpendapat pemerintah perlu segera mewujudkan suatu sistem teknologi informasi (TI) yang dapat mereformasi proses pemeriksaan di Ditjen Pajak (DJP). Darmin mengatakan DJP membutuhkan sistem TI khusus untuk memastikan setiap pemeriksaan berjalan mulus dan tanpa kecurangan. Melalui sistem itu pula, lanjut dia, setiap tahapan pemeriksaan dapat dipantau dan evaluasi […]
-
Arti RI Turun Kelas Jadi Negara Berpenghasilan Menengah Bawah
Jakarta, CNN Indonesia — Bank Dunia (World Bank) menurunkan status Indonesia dari kelompok negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income) pada 2019 menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income) pada 2020. Lantas, apa arti dari penurunan peringkat tersebut? Bank Dunia memiliki klasifikasi negara berdasarkan pendapatan nasional kotor (GNI) per capita dalam empat kategori. Pertama, […]
Got any book recommendations?
WA only