NEWS
-
56 Industri Padat Karya yang Karyawannya Bebas Pajak Penghasilan (PPh) oleh Menkeu Sri
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi memberikan insentif Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21 alias bebas bayar pajak bagi para pekerja di 56 golongan perusahaan padat karya untuk masa pajak 2025. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 10/2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Dalam […]
-
Dorong Investasi, Ratusan Wajib Pajak Sudah Manfaatkan Insentif Fiskal
Kementerian Keuangan menyebut pemerintah telah memberikan berbagai skema insentif fiskal untuk mendorong investasi. Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono, insentif fiskal yang disiapkan pemerintah telah dimanfaatkan ratusan wajib pajak. Harapannya, dari insentif tersebut, pertumbuhan ekonomi bisa terus meningkat. “Pemerintah telah mengoptimalkan insentif fiskal untuk dorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, […]
-
Prabowo: DHE SDA Boleh Digunakan untuk Bayar Pajak dalam Bentuk Valas
Melalui PP 8/2025, pemerintah memperbolehkan eksportir menggunakan devisa hasil ekspor (DHE) SDA yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk beberapa keperluan, termasuk pembayaran dalam bentuk valuta asing (valas) atas kewajiban pajak. Kebijakan tersebut diambil seiring dengan adanya kewajiban eksportir untuk menempatkan DHE SDA sebesar 100% selama setahun mulai 1 Maret 2025. Sebelumnya, kewajiban penempatan DHE SDA […]
-
Prabowo Jamin Lanjutkan Tax Holiday dan Tax Allowance, Jaga Daya Saing
Presiden Prabowo Subianto memastikan pemberian fasilitas tax holiday dan tax allowance masih akan tetap berlanjut. Pemberian fasilitas tax holiday dan tax allowance merupakan salah satu dari 12 kebijakan yang dipandang bisa mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi. “Keberlanjutan tax holiday dan tax allowance untuk menjaga iklim investasi,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di istana, Senin […]
-
DJP Masih Wait and See Dampak Resistensi Donald Trump Terhadap Pilar II Pajak Global
JAKARTA. Penolakan Amerika Serikat (AS) terhadap Pilar Dua Pajak Minimum Global yang diinisiasi OECD mulai mempengaruhi negara-negara yang sudah mengimplementasikan kebijakan tersebut, termasuk Indonesia. Resistensi Amerika terhadap Pilar Dua ini berpotensi memberikan dampak, khususnya terkait dengan aturan Undertaxed Payment Rule (UTPR). “Sejauh ini memang kelihatannya kebijakan yang mendapat resisten dari Amerika adalah terkait UTPR,” ujar […]
WA only