NEWS

  • Banyak Tuai Polemik, Wamendagri Beberkan Alasan PBB jadi Primadona Pendapatan Daerah

    Banyak Tuai Polemik, Wamendagri Beberkan Alasan PBB jadi Primadona Pendapatan Daerah

    Polemik kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah masih menjadi sorotan publik. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menjelaskan bahwa pajak daerah masih menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut kontribusi terbesar datang dari PBB-P2, terutama bagi kabupaten dan kota yang telah menerapkan sistem digitalisasi pendataan objek […]

  • Pemkot Balikpapan Beberkan Alasan Utama Kenaikan PBB dan NJOP: Karena IKN

    Pemkot Balikpapan Beberkan Alasan Utama Kenaikan PBB dan NJOP: Karena IKN

    Pemerintah Kota Balikpapan membeberkan alasan mendasar penyesuaian besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi polemik.  Asisten I Bidang Tata Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli, menyebutkan kenaikan PBB sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari peningkatan nilai properti pasca penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  “Nah kita pun juga dibilang ugal-ugalan, [padahal] tidaklah ugal-ugalan. Jadi […]

  • 57.311 Warga Kota Malang Bebas Bayar PBB 2026

    57.311 Warga Kota Malang Bebas Bayar PBB 2026

    Sebanyak 57.311 obyek akan dibebaskan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Malang mulai tahun 2026. Mereka adalah wajib pajak yang seharusnya membayar tagihan senilai Rp 30 ribu. Kebijakan ini akan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah […]

  • Belanja Pajak Tak Ungkit Pengolahan

    Belanja Pajak Tak Ungkit Pengolahan

    Dukungan pemerintah terhadap industri pengolahan melalui belanja perpajakan belum membuahkan hasil signifikan. Kinerja industri pengolahan justru semakin menunjukkan tanda-tanda kelesuan. Merujuk Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, periode 2021 hingga 2026, alokasi belanja perpajakan industri pengolahan terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, alokasi belanja perpajakan sektor ini tercatat […]

  • Ekonomi Diprediksi Membaik, Belanja Perpajakan Tahun 2026 Mulai Direm

    Ekonomi Diprediksi Membaik, Belanja Perpajakan Tahun 2026 Mulai Direm

    Meski meningkat, belanja perpajakan pada 2026 tidak naik setinggi tahun-tahun sebelumnya. Mengutip Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah memperkirakan belanja perpajakan hanya tumbuh 6,3% menjadi Rp 563,6 triliun. Angka ini naik tipis dibandingkan tahun 2025 yang diproyeksikan sebesar Rp 530,3 triliun. Padahal, dalam periode 2021-2025, laju belanja […]

WhatsApp WA only