NEWS
-

Tak Naikkan Pajak, Ini Strategi Sri Mulyani Kejar Setoran Rp2.357 T
Pemerintah menargetkan pengumpulan setoran pajak senilai Rp 2.357,71 triliun pada 2026, dari total target pendapatan negara Rp 3.147,68 triliun. Target itu naik hingga 13,51% dari sebelumnya Rp 2.076,9 triliun pada 2025. Target itu mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pada tahun depan sebesar 5,4% dan inflasi 2,5%, serta extra effort dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) […]
-

Bidik Shadow Economy, Ditjen Pajak Bakal Sasar Pedagang Hingga Pengusaha Nakal
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa fenomena shadow economy masih menjadi tantangan serius dalam sistem perpajakan Indonesia. Pasalnya, shadow economy mencakup aktivitas ekonomi yang nyata berlangsung, namun tidak tercatat secara resmi dalam sistem keuangan maupun perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan, bahwa shadow economy mencakup kegiatan yang legal […]
-

Pengamat Ini Ungkap Sulitnya Gali Potensi Pajak Pedagang Eceran
Pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap sektor-sektor yang rawan aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy. Mengutip Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, fokus pengawasan diarahkan ke perdagangan eceran, usaha makanan dan minuman, perdagangan emas, hingga sektor perikanan. Menanggapi hal tersebut, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman […]
-

Target Pajak 2026 Sentuh Rp 2.357,7 Triliun, Pemerintah Makin Agresif Buru Wajib Pajak
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai pemerintah akan bekerja secara agresif dalam mengumpulkan penerimaan pajak di tahun 2026. Pasalnya pemerintah mematok target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun atau tumbuh 13,5% dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026. Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan mengatakan kenaikan target penerimaan pajak ini tidak […]
-

Pemkot Ini Hapuskan Denda PBB hingga Desember 2025
Pemkot Bontang, Kalimantan Timur, menggelar program pemutihan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk tahun pajak 2018-2024. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang menyampaikan program pembebasan denda PBB-P2 ini dilaksanakan sampai dengan Desember 2025. Karena sudah berlaku, warga Bontang diimbau segera memanfaatkan insentif tersebut. “Jangan khawatir, sekarang ada program pembebasan denda PBB-P2 […]
WA only