NEWS
-
Bahas Reformasi Pajak, Kanwil DJP Ini Gelar Audiensi dengan REI Jatim
Berfoto bersama dalam kegiatan audiensi Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur II dengan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Jawa Timur. SIDOARJO, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur II menggelar audiensi dengan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Jawa Timur. Audiensi diadakan di Ruang Rapat Lantai 3 […]
-
Wajib Pajak Diminta Segera Lapor SPT
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengimbau kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Ditjen Pajak berharap, penyampaian SPT tak menunggu berakhirnya masa pelaporan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan, hingga Minggu (5/2) lalu, sebanyak 2,1 juta wajib […]
-
DJP Bisa Pakai Jurus Ini Biar Target Setoran Pajak Rp 1.718 T Tercapai
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Di antaranya pemberlakuan sistem PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan) dan AEoI (Automatic Exchange of Information) sebagai pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dengan begitu diharapkan target penerimaan pajak 2023 yang sebesar Rp 1.718 triliun dapat tercapai. Hal itu dibahas dalam diskusi panel […]
-
Kamu Termasuk Golongan Ini? Bebas Lapor SPT!
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah mewajibkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahunan kepada para wajib pajak (WP). Adapun, tenggat pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi paling lambat yakni pada 31 Maret 2023, sedangkan untuk WP badan pada 30 April 2023. Apabila WP terlambat, akan ada sanksi yang menjerat. Saksi tersebut berbentuk denda Rp 500.000 […]
-
Belum Aktivasi NIK, Aturan Tarif Pajak WP Belum Ber-NPWP Masih Berlaku
Kendati nomor induk kependudukan (NIK) sudah dipersamakan dengan NPWP, kenaikan pengenaan tarif pajak atas wajib pajak tidak ber-NPWP sebagaimana diatur pada Pasal 21, Pasal 22, atau Pasal 23 UU PPh tetap berlaku. Penyuluh Pajak Ahli Madya Ditjen Pajak (DJP) Yudha Wijaya mengatakan NIK milik wajib pajak orang pribadi tak serta merta diperlakukan sebagai NPWP. Menurutnya, […]
WA only