NEWS
-
Blokir Lebih dari 3.000 Rekening Penunggak Pajak
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jawa Timur I, II, dan III memblokir 3.443 rekening penunggak pajak. Rekening ini tersebar di ll bank besar, yang berkantor pusat di Jakarta dan Tangerang. Pemblokiran ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum penagihan terhadap wajib pajak yang telah menerima surat teguran dan surat […]
-
Ditjen Pajak Susun Aturan Baru, Layanan Digital Ini Berpotensi Kena Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan regulasi terbaru terkait pajak atas transaksi digital. Langkah ini menjadi bagian dari upaya adaptasi otoritas pajak terhadap perkembangan ekonomi digital yang terus melaju pesat dan sebagai bagian dari upaya meningkatkan tax ratio. “Perlu kami sampaikan bahwa saat ini Direktorat Jenderal Pajak tengah menyiapkan regulasi terkait pajak digital,” […]
-
Penerimaan Pajak di Wilayah KPPN Malang Tembus Rp45,6 Triliun
Penerimaan perpajakan negara di wilayah kerja KPPN Malang mencapai Rp45,6 triliun, paling banyak disumbang oleh sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) pada Mei 2025. Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatatakan penerimaan perpajakan sebesar itu berarti mengalami pertumbuhan sebesar 3,04%, sisi kinerja pendapatan negara secara umum mengalami pertumbuhan sebesar 3,10%. “Pertumbuhan penerimaan perpajakan banyak disumbang sektor IHT, baik […]
-
Mulai Kapan Pedagang Shopee, Tokopedia Cs Ditarik Pajak?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut menyiapkan aturan yang mewajibkan e-commerce menarik pajak UMKM sebesar 0,5 persen dari pedagang online. Seorang pejabat perindustrian Indonesia, seperti dilaporkan Reuters, menyebut kebijakan itu kemungkinan diterapkan bulan depan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli membenarkan Kemenkeu sedang mengkaji aturan itu. Namun, dia tidak memastikan kapan aturan akan berlaku. “Saat ini, […]
-
Hipmi Minta Pemerintah Proposional saat Turunkan Ambang Batas Pajak UMKM
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengingatkan bahwa rencana penurunan ambang batas omzet kena pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus dilakukan dengan cermat dan proporsional agar tidak menimbulkan efek samping bagi sektor yang masih dalam tahap pemulihan pascapandemi. Saat ini, pemerintah tengah mengkaji rencana penurunan ambang batas omzet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) […]
WA only