NEWS
-
Coretax Masih Bermasalah, DJP Umumkan Pengusaha Bisa Terbitkan Faktur Pajak Lewat Tiga Saluran Utama
Penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) kini berjalan beriringan dengan sistem lama setelah sebelumnya banyak dikeluhkan oleh para wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pengusaha dapat menerbitakan faktur pajak di tiga saluran utama. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan langkah ini untuk memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena […]
-
Batas Waktu Lapor SPT Pajak Tahunan dan Cara Mengklaim Lebih Bayar
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah menerima laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak untuk 2025. Seperti diketahui, untuk wajib pajak orang pribadi, pelaporan SPT harus dilakukan paling lambat 31 Maret, sementara wajib pajak badan memiliki tenggat hingga 30 April. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan […]
-
PPN Tak Efektif Kerek Penjualan Properti
Satu lagi indikator menunjukkan kondisi daya beli masyarakat, terutama di kelas menengah, masih melemah. Insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) pembelian properti pun diragukan efektivitasnya. Pasalnya hasil Survei Harga Properti Residensial oleh Bank Indonesia (BI) menunjukkan, penjualan properti residensial di pasar primer pada kuartal IV-2024 merosot 15,09% secara tahunan. Bahkan, kontraksinya lebih dalam, […]
-
Efisiensi Anggaran Prabowo Bisa Mempengaruhi Target Penerimaan Pajak 2025
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menerapkan kebijakan penghematan anggaran hingga Rp 306,69 triliun pada tahun ini. Perjalanan dinas dan seremoni mewah dikurangi, hingga lampu-lampu di gedung kementerian mulai diredupkan. Hasil dari penghematan anggaran ini akan digunakan pemerintah untuk membiayai program prioritas seperti makan bergizi sratis (MBG) hingga renovasi sekolah. Namun, ketika anggaran diperketat, ada bayang-bayang […]
-
Otoritas Pajak Hadapi Tantangan Baru akibat Efisiensi Anggaran
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto berpotensi menekan penerimaan pajak, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) Badan pada tahun ini. Kebijakan efisiensi angaran, termasuk pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga kegiatan seremonial diperkirakan akan berdampak pada daya beli masyarakat serta sektor industri yang bergantung pada belanja pemerintah. Direktur Eksekutif MUC […]
WA only