Mindblown: a blog about philosophy.
-
KPR Tumbuh Gemilang Didongkrak Stimulus
KPR tumbuh 6,61% pada bulan Mei, saat kredit perbankan secara nasional masih kontraksi JAKARTA. Penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) semakin deras berkat dua kebijakan stimulus. Insentif yang dimaksud adalah pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pelonggaran loan to value (LTV) oleh Bank Indonesia (BI). Di saat kredit secara keseluruhan masih mengalami kontraksi 1,28% secara year […]
-
Ekonom: Pajak Sembako Bisa Perlebar Disparitas Kemiskinan
SURABAYA — Baru-baru ini publik dikagetkan dengan adanya isu pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kebutuhan pokok atau sembako. Apabila rencana itu disahkan, bahan-bahan pokok seperti halnya beras, telur, daging, sayur-sayuran, dan semacamnya akan dikenai pajak dalam pembeliannya. Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Dr. Wasiaturrahma menilai pemerintah perlu menelaah […]
-
Dirjen Pajak Kaji Penurunan Batas Nilai Pengusaha Kena Pajak
Dirjen Pajak tengah membahas dan mengkaji usulan Bank Dunia untuk menurunkan batas pengusaha kena pajak (PKP) yang saat ini mencapai Rp 4,8 miliar per tahun. Bank Dunia menyarankan agar Indonesia menurunkan batas atau threshold pengusaha kena pajak (PKP) yang saat ini mencapai Rp 4,8 miliar per tahun. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan […]
-
Tak Hanya Blok Mahakam, Lapangan Migas Tua Lainnya Butuh Insentif
JAKARTA – Wilayah kerja Mahakam telah mendapatkan perhatian pemerintah dengan pemberian insentif guna mendongkrak keekonomian kegiatan produksinya. Selain Mahakam, wilayah kerja lain dengan kondisi lapangan yang sudah tua dinilai perlu perhatian. Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai pemberian insentif akan sangat baik diberikan kepada wilayah kerja-wilayah kerja minyak dan gas bumi yang sudah mengalami […]
-
Begini Solusi bagi Wajib Pajak PBB Terutang!
JAKARTA – Tak bisa urus administrasi karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih terutang (Menunggak), kondisi tersebut akan terus menjadi resiko dalam birokrasi. Apalagi, pemilik tanah dan bangunan memang sudah diharuskan membayar PBB disetiap tahun. Jika kewajiban itu diabaikan oleh para wajib pajak, kedepannya akan menemui kendala ketika ingin mengurus administrasi pertanahan maupun persyaratan pada perbankan. […]
Got any book recommendations?
WA only