Mindblown: a blog about philosophy.
-
Soal Konsensus Pajak Digital, Sri Mulyani Sebut Negosiasi Cukup Alot
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan negosiasi pemajakan ekonomi digital yang masuk dalam proposal Pillar 1: Unified Approach bakal berjalan cukup alot. Sri Mulyani mengatakan akan ada perdebatan mengenai threshold perusahaan yang tercakup, omzet, dan persentase hak pemajakan yang boleh dibagi. Hal inilah yang membuat kesepakatan dalam negosiasi tidak akan dicapai dengan […]
-
Diskon PPnBM Mendongkrak Bisnis Diler
JAKARTA. Kucuran insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil berkapasitas di bawah 1.500 cc and 2.500 cc ikut mengerek bisnis diler kendaraan roda empat. Pengelola diler mobil yang kecipratan stimulus PPnBM adalah PT Industri dan Perdagangan Bintarco Dharma Tbk (CARS) dan Auto2000. Investor Relations Bintarco Dharma, Yosef menyampaikan, secara akumulasi penjualan CARS dari […]
-
Tidak Setuju Kenaikan PPN Saat Pandemi Korona
Polemik perpajakan dalam seminggu terakhir ini tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media. Selain di media mainstream, perbincangan lebih seru juga terjadi di ranah media digital, sebut saja di beberapa aplikasi media sosial hingga di grup-grup percakapan, yang terkadang menyelipkan meme-meme kocak. Kalau diperhatikan, sebagian besar warga masyarakat menolak rencana kenaikan PPN dalam bentuk […]
-
Inilah Alasan Sembako Bisa Kena PPN
JAKARTA. Setelah menuai kontroversi luas efek dari rencana penerapan pajak anyar, terutama pajak pertambahan nilai (PPN) sembako, pemerintah akhirnya memberi penjelasan terkait rencana itu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Neilmaldrin Noor menjelaskan ada empat latar belakang munculnya rencana memperluas objek PPN terhadap kebutuhan pokok atau sembako dan […]
-
Pungutan PPN Hasil Tambang Bisa Sampai 12%
JAKARTA. Tak meulu soal komoditas pangan, jasa kesehatan, pemerintah juga akan berupaya memperluas objek pajak. Salah satunya dengan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi hasil pertambangan. Saat ini, pengenaan PPN hasil tambang baru dilakukan pada hasil tambang komoditas batubara 10%. Rencana perluasan PPN hasil tambang tersebut tertuang dalam perubahan kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun […]
Got any book recommendations?
WA only