Mindblown: a blog about philosophy.
-
Respons Komisi I Soal Rencana Pembuatan Omnibus Law Digital
JAKARTA — Anggota Komisi I DPR, Bobby A Rizaldy, mengomentari soal rencana pembuatan omnibus law di bidang digital. Menurutnya langkah yang diupayakan pemerintah tersebut merupakan sebuah terobosan. “Memang aturan digital ini kan macam-macam, ada dari penyiaran konvensional itu didigitalisasi, ada juga kita hybrid antara penyiaran dengan telekomunikasi itu kan ada platform, jadi memang kita perlu satu terobosan karena kalau membahas di masing-masing undang-undang […]
-
Yang Paling Terdampak Ketika PPN Sembako Diterapkan
Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felilppa Ann Amanta menyatakan rencana pengenaan skema pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang barang kebutuhan pokok atau sembako bisa mengancam ketahanan pangan. “Pengenaan PPN pada sembako mengancam ketahanan pangan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah,” kata Felippa Ann Amanta dalam rilis di Jakarta, Rabu. Hal itu, ujar […]
-
Heboh Sembako Kena PPN, Ini Kata Ditjen Pajak
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan, belum ada keputusan final terkait pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako. Begitu juga dengan skema PPN yang baru yang akan diterapkan pemerintah mulai tahun depan. “Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini rancangan mengenai tarif PPN masih menunggu pembahasan, ” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas […]
-
Indeks Konsumen Tergeus Beleid Pajak
JAKARTA. Tingkat kepercayaan konsumen mulai meningkat pada Mei 2021. Karena optimisme konsumen tersebut sejalan dengan momentum Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri yang berlangsung pada bulan Mei. Namun, menguatnya keyakinan konsumen ini bisa melorot lagi pada masa-masa mendatang jika tidak ada kebijakan krusial dari pemerintah untuk menjaga optimisme. Hasil survei konsumen yang dilakukan Bank […]
-
PPN Barang Pokok Banyak Mudaratnya
JAKARTA. Pemerintah tengah berupaya mengeruk setoran dari perpajakan. Salah satunya adalah dengan mengatur ulang tata cara pengenaan dan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Rencana tersebut tertuang dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang bakal bahas tahun ini. Berdasarkan perubahan UU KUP yang dihimpun KONTAN, pemerintah […]
Got any book recommendations?
WA only