NEWS
-
Email Palsu DJP Marak Lagi, Ditjen Pajak Beri Warning!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mewanti-wanti kembali maraknya peredaran surat palsu yang meminta verifikasi data. Surat palsu itu kerap mengatasnamakan Ditjen Pajak untuk menipu para wajib pajak supaya mau menyerahkan data pribadi. Tujuannya seringkali untuk membobol rekening hingga merugikan keuangan wajib pajak. “Baru-baru ini beredar surat palsu mengatasnamakan DJP yang berpotensi mencuri data pribadi […]
-
Ternyata, Ini Alasan Rasio Pajak Indonesia Tak Setinggi Negara ASEAN Lain
Lembaga negara yang dipimpin Sri Mulyani, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), membeberkan alasan rasio pajak (tax ratio) Indonesia tidak setinggi negara-negara lain, terutama negara ASEAN. Perlu diketahui, rata-rata rasio pajak Indonesia selama satu dekade terakhir hanya di kisaran 10 persen. Sebagai gambaran, rata-rata rasio pajak 36 negara anggota OECD pada 2022 sebesar 34 persen. Pada tahun tersebut, […]
-
Pemerintah Daerah Bisa Tingkatan Pendapatan Tanpa Naikan Pajak, Begini Caranya
Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pati, Cirebon, dan Jombang tidak lepas dari dampak pemangkasan transfer dana dari pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan itu membuat pemerintah daerah terkejut dan memilih langkah instan yang justru berisiko menekan ekonomi lokal. “Iya langkahnya ekstrem, […]
-
Kemenkeu Bongkar Rasio Pajak Indonesia, Sebenarnya Capai Segini
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, mengungkapkan bahwa tax ratio Indonesia yang selama ini dilaporkan sekitar 10,2% sebenarnya belum mencerminkan keseluruhan kapasitas penerimaan negara. Ia menilai, definisi yang digunakan pemerintah cenderung sempit, hanya menghitung penerimaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditambah penerimaan yang bukan cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai […]
-
Menyongsong Nota Keuangan 2026, Tantangan Tahun Kedua Prabowo
Hari ini 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto akan membacakan Nota Keuangan dan Rancangan Undang‑Undang APBN 2026. Banyak mata tertuju pada pidato ini karena tahun kedua pemerintahan akan menunjukkan keseimbangan antara janji kampanye dan realitas fiskal. RAPBN 2026 sudah menyepakati pendapatan negara sekitar 11 hingga 12 persen PDB, belanja 14 persen PDB, keseimbangan primer positif tipis dan defisit […]
WA only