NEWS
-

Sri Mulyani Klaim Pelaporan SPT Capai 7,1 juta Orang per 13 Maret
Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak telah mencapai 7,1 juta orang per 13 Maret 2023. Setiap wajib pajak (WP) harus melaporkan SPT Pajak sejak periode 1 Januari hingga terakhir 31 Maret 2023. Hal itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. “Untuk menyampaikan SPT tahunan, […]
-

Ada Momentum Lapor SPT Tahunan, Setoran PPh Orang Pribadi Tumbuh 22%
JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi hingga Februari 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 22,3% dari periode yang sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan tersebut lebih tinggi ketimbang Februari 2021 yang tumbuh 7,4%. Menurutnya, kinerja positif tersebut turut didukung momentum pelaporan SPT Tahunan 2022. “Untuk pajak orang pribadi, […]
-

KPK Sebut Ada Mafia di Lingkungan Ditjen Pajak
KPK menyebut adanya kemungkinan geng Rafael Alun Trisambodo di tubuh Ditjen Pajak Jakarta. Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih melakukan pemeriksaan terhadap 69 pegawainya yang memiliki harta kekayaan dengan nilai tidak wajar. Hasil sementara pemeriksaan, sebagian dari pegawai itu memiliki profil risiko tinggi (high risk). Inspektoral Jenderal (Ditjen) Kemkeu memerinci, 69 pegawai itu terdiri dari 33 pegawai […]
-

APBN 2023 Masih Mencatat Surplus
Jakarta. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 hingga akhir Februari masih mencetak surplus. Kementerian Keuangan (Kemkeu) melaporkan, surplus. Kementerian Keuangan (Kemkeu) melaporkan, surplus APBN di periode laporan tersebut sebesar Rp 131,8 triliun atau 0,63% dari produk domestik bruto (PDB). Sedangkan di akhir Januari kemarin, APBN mencatat surplus sebesar Rp 90,8 triliun atau setara 0,43% […]
-

Tak Perlu Status WP Memulai Investasi di IKN
Jakarta. Pelaku usaha tak wajib mengonfirmasi status wajib pajak untuk memulai usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku usaha di IKN. Pasal 4 ayat 1 beleid tersebut berbunyi bahwa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan oleh Otoritas […]
WA only