NEWS
-
Menkeu Pastikan 2026 tak Ada Kenaikan Tarif Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak maupun memberlakukan jenis pajak baru pada 2026. Meski begitu, pendapatan negara dalam RAPBN 2026 ditargetkan naik 9,8 persen menjadi Rp3.147,7 triliun. “Dari sisi pendapatan negara, karena kebutuhan negara dan bangsa begitu banyak maka pendapatan negara terus ditingkatkan tanpa ada kebijakan-kebijakan baru,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV […]
-
Jual Kakao dengan PPN Besaran Tertentu, PKP Wajib Pemberitahuan ke DJP
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak mengingatkan pengusaha kena pajak (PKP) yang penyerahannya memakai besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan PPN terutang wajib menyampaikan pemberitahuan. Penjelasan dari otoritas pajak tersebut merespons cuitan warganet yang menanyakan perlu tidaknya pemberitahuan ke kantor pajak atas penyerahan kakao dan kopra yang menggunakan besaran tertentu untuk memungut dan menyetorkan […]
-
Kemenkeu Berikan Insentif Pajak untuk Kebutuhan TNI pada Tahun 2025
Pemerintahmemberikan sederet insentif pajak bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tahun anggaran 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meneken tiga aturan baru yang menjadi dasar pemberian insentif pajak bagi peralatan TNI untuk tahun anggaran 2025. Mulai dari kuda kavaleri, perlengkapan operasi militer, hingga sistem persenjataan strategis kini mendapatkan fasilitas fiskal berupa pembebasan maupun pajak pertambahan […]
-
Hapus Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan, Pemda Siapkan Aturan Mainnya
Pemkab Majalengka bakal menghapus tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi wajib pajak di daerahnya. Bupati Majalengka Eman Suherman meyakini kebijakan tersebut akan meringankan beban warga Majalengka, khususnya masyarakat miskin yang selama ini kesulitan melunasi tunggakannya. “Terutama masyarakat miskin, itu yang kita prioritaskan. Jangan sampai mereka terbebani tunggakan pajak yang sebenarnya sudah tidak mungkin terbayarkan […]
-
Ingat, Rumah dengan PPN DTP Tak Boleh Dipindahtangankan Selama 1 Tahun
Rumah tapak dan satuan rumah susun (rusun) yang dibeli dengan memanfaatkan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) tidak boleh langsung dipindahtangankan. Larangan pemindahtanganan tersebut tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e PMK60/2025. Berdasarkan pasal tersebut, larangan pemindahtanganan berlaku selama 1 tahun sejak penyerahan rumah tapak atau satuan rusun. “PPN terutang atas penyerahan […]
WA only