NEWS

  • Coretax Dikeluhkan Wajib Pajak, Ombudman Ingatkan Potensi Maladministradi

    Coretax Dikeluhkan Wajib Pajak, Ombudman Ingatkan Potensi Maladministradi

    Ombudsman mengingatkan potensi maladministrasi pada penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan alias Coretax, apabila tidak dikelola dengan baik. Menurut anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, keluhan para pengguna platform perpajakan ini perlu segera ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Ombudsman akan terus memantau perkembangan pembangunan sistem Coretax dan menyampaikan adanya pengingat bahwa layanan Coretax […]

  • Terungkap Arahan Khusus Prabowo ke Sri Mulyani soal Pajak

    Terungkap Arahan Khusus Prabowo ke Sri Mulyani soal Pajak

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapatkan perintah khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait pajak. Perintah tersebut yakni meminta Kementerian Keuangan untuk lebih banyak mengumpulkan penerimaan negara. Sri Mulyani mengatakan Prabowo juga meminta agar masalah kebocoran penerimaan negara bisa diatasi. Hal itu bisa dilakukan dengan cara menekan kasus penggelapan atau penghindaran pajak. “Kita dalam hal ini […]

  • RI Kantongi Rp 1,09 T dari Pajak Kripto Sejak 2022

    RI Kantongi Rp 1,09 T dari Pajak Kripto Sejak 2022

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penerimaan pajak dari transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp 1,09 triliun sejak dikenakan mulai pertengahan 2022. Jumlah yang berhasil disumbang untuk negara terus meningkat setiap tahunnya. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengatakan penerimaan pajak dari transaksi aset kripto […]

  • Warga Bekasi! Manfaatkan Diskon PBB Hingga Mei 2025

    Warga Bekasi! Manfaatkan Diskon PBB Hingga Mei 2025

    Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat memberikan fasilitas keringanan pokok pajak bumi dan bangunan (PBB). Fasilitas ini diberikan mulai Februari hingga Mei 2025. Keringanan PBB sebesar 10% hingga 15% diberikan bila wajib pajak melunasi PBB tahun pajak 2025 paling lambat pada 31 Mei 2025. Secara terperinci, keringanan sebesar 15% diberikan bila PBB dilunasi pada Februari […]

  • Ekonom ingatkan pemerintah hati-hati soal kebijakan pajak di 2025

    Ekonom ingatkan pemerintah hati-hati soal kebijakan pajak di 2025

    Ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menentukan kebijakan perpajakan pada tahun ini. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Rabu, dia menyoroti rasio perpajakan yang terbilang masih rendah, yakni pada level 10,12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2024. Ia mengamini perlu adanya […]

WhatsApp WA only