NEWS
-
Wamendagri Ungkap 104 Daerah Naikkan Tarif PBB-P2, Akibat Efisiensi Anggaran Prabowo?
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mencatat ada 104 daerah yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) beberapa waktu belakangan. Bima mengklaim kebijakan para kepala daerah itu tidak berkaitan dengan efisiensi dana transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat sejak awal 2025. Menurutnya, sebagian besar kebijakan tersebut telah diterbitkan jauh […]
-
Imbas Kenaikan PBB, Cirebon Revisi Perda Pajak Daerah
DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat, berencana mempercepat revisi Peraturan Daerah (Perda) 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Percepatan revisi Perda 1/2024 ini guna merespons protes masyarakat atas kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Cirebon. “Perda ini sedang direvisi dan sudah masuk dalam pembahasan di Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD. Artinya DPRD menilai […]
-
Kemendagri Pastikan Kenaikan PBB Gila-gilaan di Daerah Ditunda & Dicabut
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan kepala daerah telah menunda dan mencabut kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah kabupaten-kota di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan menyusul gejolak warga Kabupaten Pati yang menolak kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Pati menaikkan PBB hingga 250%. Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas […]
-
Warga Jakarta Dapat Keringanan Bayar PBB, Simak Ketentuannya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memberikan insentif bagi masyarakat yang taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Warga yang melunasi kewajiban pajaknya pada periode 1 Agustus hingga 30 September 2025 akan mendapatkan potongan sebesar 5% dari pokok pajak. “Kami mengimbau masyarakat memanfaatkan insentif ini. Selain hemat, warga juga terhindar dari denda […]
-
Tingginya Shadow Economy Hingga Korupsi Jadi Penyebab Rendahnya Tax Ratio Indonesia
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan bahwa rendahnya tax ratio Indonesia tidak bisa dilepaskan dari faktor struktural dan kelembagaan. Menurutnya, keberadaan ekonomi informal (shadow economy) yang besar serta masalah tata kelola seperti korupsi turut menekan kemampuan negara dalam mengumpulkan pajak. “Besaran shadow economy itu menentukan juga. Ketergantungan sebuah negara pada sektor-sektor yang […]
WA only