NEWS
-
DPR Minta DJP Hitung Nilai Sanksi yang Dihapus Akibat Kendala Coretax
Komisi XI DPR meminta Ditjen Pajak DJP menghitung dan melaporkan nilai penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak akibat kendala implementasi coretax administration system. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan DJP memang harus memberikan penghapusan sanksi administratif atas kendala yang dihadapi wajib pajak dalam mengakses coretax system. Namun, dia juga meminta DJP […]
-
DJP: 3.794 WP Ajukan Pengurangan Angsuran PPh 25 pada 2024
Ditjen Pajak DJP mencatat ada 3.794 wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25 sepanjang 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan wajib pajak yang mengajukan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kebanyakan berasal dari sektor usaha perdagangan besar dan eceran. “Pada tahun 2024, sebanyak 3.794 wajib pajak mengajukan permohonan […]
-
Kontraksi Pajak Beresiko Memperlebar Shortfall
Penerimaan pajak hingga akhir Maret turun 18%, sementara hingga akhir April turun 27% Dalamnya kontraksi pada awal tahun menjadi risiko kinerja penerimaan pajak sepanjang 2025. Bahkan, penerimaan pajak yang pada tahun lalu berbalik mencetak shortfall, diperkirakan kembali berlanjut ke tahun ini. Shortfall penerimaan pajak adalah kondisi ketika realisasi lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam […]
-
Ekonomi Tak Baik, Jumlah Pelapor Pajak Menyusut
Banyak pekerja yang terkena PHK menyebabkan banyak wajib pajak merasa tak perlu lapor SPT Penurunan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) tidak bisa dianggap remeh. Bahkan sejumlah ekonom menyebut, ini perlu menjadi perhatian pemerintah, karena menjadi sinyal bahaya bagi kestabilan fiskal negara. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) […]
-
Menimbang Adil-Tidaknya Pemutihan Pajak, Kembali ke Koridor UU HKPD
Kolom komentar akun medsos milik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dipenuhi ratusan komentar warga. Dalam unggahannya, mantan bupati Purwakarta itu mengumumkan perpanjangan periode pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga Juni 2025. Ragam reaksi lantas terlontar dari ketikan netizen. Jelas banyak yang setuju dengan dibebaskannya tunggakan pajak kendaraan hingga 2024. Namun, sebagian lagi mempertanyakan aspek keadilan […]
WA only