NEWS
-
Bright Institute Sebut APBN 2025 Berat, Target Penerimaan Pajak Naik 13 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap realisasi penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 tak capai target. Bendahara negara mengumumkan sepanjang tahun pajak yang terkumpul hanya Rp1.932,4 triliun atau 97,2 persen dari target Rp1.988,9 triliun. Realisasi ini menjadi sorotan, apalagi penerimaan pajak di tahun awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disasar sebesar Rp2.181 […]
-
DJP SulutenggoMalut tingkatkan kualitas layanan Coretax untuk WP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan kualitas layanan Coretax untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak (WP) di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. “Harus diakui setelah diimplementasikannya aplikasi Coretax DJP pada tanggal 1 Januari 2025 masih terdapat berbagai kendala dalam penggunaan fitur-fitur layanan Coretax DJP,” kata Kakanwil DJP SulutenggoMalut Eureka Putra di […]
-
Bantu WP Gunakan Coretax, Kantor Pajak Sediakan Loket Konsultasi
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Muntilan membuka loket konsultasi untuk membantu wajib pajak dalam proses awal pengoperasian Coretax DJP pada 3 Januari 2025. Petugas Pajak KP2KP Muntilan Sigit mengatakan loket konsultasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang membutuhkan panduan dalam proses pengisian dan pelaporan pajak melalui sistem coretax yang baru. “Sejumlah […]
-
Luhut Minta Masyarakat Patuh Pajak: Melanggar akan Dapat Saksi
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi sistem perpajakan. Ia mewanti-wanti wajib pajak yang menunggak akan mendapatkan sanksi secara otomatis. “Kami paksa orang itu supaya patuh terhadap ketentuan,” ujar eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini dalam jumpa pers di Kantor DEN, Jakarta, Kamis, […]
-
Petugas Pajak Jemput Bola, ‘Jaring’ WP yang Belum Lapor SPT Tahunan
Ketentuan dokumentasi transfer pricing di Indonesia memiliki beberapa karakteristik penting yang mencakup identifikasi karakteristik wajib pajak, pemilihan metode transfer pricing, serta penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle). Penentuan karakteristik ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi karakteristik transaksi afiliasi dan analisis fungsional. Identifikasi karakteristik transaksi afiliasi dilakukan untuk mengetahui kondisi yang memengaruhi industri, kondisi […]
WA only