NEWS
-
Sri Mulyani Ungkap ‘Titah’ Prabowo: Tutup Kebocoran dan Kerek Penerimaan Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menerima titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengerek penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Hal tersebut dirinya sampaikan di hadapan para investor dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Hotel Fairmont, Selasa (11/2/2025). “Presiden sendiri mengarahkan kami untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dalam menangani kebocoran, penggelapan, […]
-
Realisasi pendapatan negara di Sulteng capai Rp13,96 triliun
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat realisasi pendapatan negara di Sulteng mencapai Rp13,96 triliun atau 102,04 persen dari target 2024. “Realisasi kumulatif pendapatan negara hingga Desember 2024 telah mencapai Rp13,96 triliun dengan kenaikan sebesar 21,13 persen secara year on year (yoy),” kata Kepala Kanwil DJPb Sulteng Yuni […]
-
DJP catat penerimaan pajak sektor digital per Januari 2025 Rp1,08 triliun
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor digital mencapai Rp1,08 triliun pada Januari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, merinci setoran pajak itu berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) senilai Rp774,8 miliar, pajak kripto Rp107,11 […]
-
Membangun peta jalan implementasi coretax berbasis risiko rendah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia, dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perpajakan, telah mengembangkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang dikenal sebagai Coretax. Sistem ini bertujuan untuk memodernisasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi dan integrasi data, sehingga mempermudah layanan kepada wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. Implementasi Coretax memerlukan perencanaan yang matang dan strategi berbasis […]
-
Lapor Pajak Pakai Coretax dan e-Faktur, Pengusaha Khawatirkan Administrasi Tak Sinkron
Kalangan pengusaha berharap keputusan Direktorat Jenderal Pajak untuk menggunakan dua sistem administrasi perpajakan tidak membuat wajib pajak repot dengan melapor dua kali. Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama meminta agar Direktorat Jenderal Pajak bisa memastikan bahwa data dalam Coretax (sistem baru) dan DJP Online (sistem lama) tersinkronisasi. “Sehingga nanti yang dikerjakan melalui […]
WA only