Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ini Pandangan Pakar Soal Efektivitas Tax Amnesty Jilid II Terhadap Perpajakan Indonesia |Republika Online
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberlakukan program pengampunan pajak atau Tax Amnesty jilid II, dengan Program Pengungkapan Sukarela, yang mulai berlaku awal Januari 2022. Program Pengungkapan Sukarela adalah kesempatan yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Head of Tax Grant Thornton Indonesia Tommy David menilai, banyak […]
-
Wamenkeu Beberkan Alasan Perpanjang Insentif Properti hingga PPnBM Otomotif
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan sektor properti dan sektor otomotif merupakan sektor penting yang mampu menarik dan mendorong kegiatan di berbagai sektor ekonomi. Kedua sektor itu dapat menopang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Hal ini dinilainya menjadi latar belakang pemerintah memperpanjang pemberian insentif pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas properti […]
-
Wah, Insentif Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah Berlanjut Tahun Ini
Pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) untuk UMKM dilanjutkan pada 2022. Rencana pemerintah tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (28/1/2022). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan UMKM masih memerlukan dukungan fiskal untuk pulih dari tekanan pandemi Covid-19. Dukungan untuk UMKM diberikan juga oleh Bank Indonesia (BI) dan […]
-
Kemenkeu Sebut PMK Soal Perpanjangan Insentif Pajak Tengah Diundangkan
Kementerian Keuangan masih menyusun regulasi perpanjangan sejumlah insentif pajak untuk menangani dampak pandemi Covid-19 pada tahun ini. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai payung hukum pemberian insentif tengah dalam proses pengundangan. Menurutnya, ketentuan tersebut akan segera dirilis dalam waktu dekat. “Regulasinya dalam proses pengundangan. Tunggu beberapa […]
-
Perbaiki Kinerja Penerimaan Pajak dengan UU HPP, Ini Kata IMF
International Monetary Fund (IMF) menyambut baik ditetapkannya UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) oleh Indonesia. Assistant Director Western Hemisphere Department IMF Cheng Hoon Lim menilai UU HPP menjadi salah satu langkah strategis untuk menyelesaikan masalah penerimaan pajak yang rendah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. “Diperkenalkannya pajak karbon juga merupakan langkah penting dalam […]
Got any book recommendations?