NEWS
-
Sri Mulyani Proyeksi 32.000 Unit Rumah Manfaatkan PPN DTP Tahun Ini
Kementerian Keuangan memperkirakan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan rumah ditanggung pemerintah (DTP) bakal dinikmati oleh 32.000 unit rumah pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk memberikan fasilitas PPN DTP atas rumah sebesar 100% hingga Desember 2025. Dia kini sedang menyiapkan revisi PMK 13/2025 yang akan menjadi payung […]
-
Airlangga: Menkeu Restui Kenaikan Plafon KUR Perumahan dan Perpanjangan PPN DTP 100%
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah kini menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dengan plafon hingga Rp 20 miliar. Ia menjelaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui peningkatan plafon KUR dari sebelumnya Rp 5 miliar. “Ini juga sudah disiapkan KUR-nya yang sifatnya Rp 5 miliar untuk UMKM dan bisa […]
-
Kanwil DJP Jatim III Sita Aset WP Senilai Rp4,98 Miliar
Kantor Wilayah Kanwil) Ditjen Pajak DJP Jawa Timur III menyita 62 aset milik wajib pajak dengan total nilai taksiran sementara mencapai Rp4,98 miliar. Penyitaan tersebut dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan optimalisasipenerimaan pajak. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III Untung Supardi menjelaskan penyitaan tersebutdilaksanakan pada Pekan Sita Serentak bersama dengan Kanwil DJP Jawa Timur I […]
-
Penuhi Kriteria Ini,Badan Pemerintah Bukan Subjek Pajak Penghasilan
Contact center Ditjen Pajak DJP, Kring Pajak memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan perpajakan atas badan pemerintah, baik dari aspek pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai PPN. Penjelasan tersebut merespons cuitan warganet yang menanyakan mengenai aspekperpajakan yang melekat pada badan pemerintah. Kring Pajak menyebutkan badanpemerintah bukan subjek PPh jika memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan Pasal […]
-
Menjawab Tantangan Administrasi Pajak di Era Ekonomi Digital
REFORMASI perpajakan Ditjen Pajak (DJP) telah memasuki jilid III, lebih dari 40 tahun sejak awal pembaruan perundang-undangan pajak nasional. Salah satu pilar utamanya adalah penguatan teknologi informasi (TI) dan basis data, yang menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi digital. Di tengah ledakan transaksi lintas platform, sistem perpajakan dituntut untuk modern, adil dan adaptif. Platform global […]
WA only