NEWS
-
Coretax Dikeluhkan Wajib Pajak, Ombudsman Ingatkan Potensi Maladministrasi
Ombudsman mengingatkan potensi maladministrasi pada penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan alias Coretax, apabila tidak dikelola dengan baik. Menurut anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, keluhan para pengguna platform perpajakan ini perlu segera ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Ombudsman akan terus memantau perkembangan pembangunan sistem Coretax dan menyampaikan adanya pengingat bahwa layanan Coretax […]
-
Coretax Bermasalah, Dirjen Pajak Ungkap Dampaknya Ke Penerimaan Negara
Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) masih bermasalah hingga kini. Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyatakan dampak sistem error baru akan terlihat setelah pelaporan pajak di awal tahun ini rampung. “Ini kan dampaknya baru kelihatan nanti, karena (penerimaan pajak) yang Januari kan lapornya Februari,” ujar Suryo di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, […]
-
Sistem Pajak Paralel Menambah Beban
Penerapan sistem Coretax tak berjalan mulus. Untuk mengatasi ini, Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan menerapkan sistem Coretax bersamaan dengan sistem pajak lama. Namun, keputusan tersebut dinilai membawa masalah baru. Pasalnya, keputusan pemerintah menerapkan Coretax bersamaan alias paralel dengan sistem lama, seperti e-Faktur, e-Bukpot, dan PPh Unifikasi, dinilai bisa menambah beban administrasi serta […]
-
Sri Mulyani Ungkap ‘Titah’ Prabowo: Tutup Kebocoran dan Kerek Penerimaan Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menerima titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengerek penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Hal tersebut dirinya sampaikan di hadapan para investor dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Hotel Fairmont, Selasa (11/2/2025). “Presiden sendiri mengarahkan kami untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dalam menangani kebocoran, penggelapan, […]
-
Realisasi pendapatan negara di Sulteng capai Rp13,96 triliun
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat realisasi pendapatan negara di Sulteng mencapai Rp13,96 triliun atau 102,04 persen dari target 2024. “Realisasi kumulatif pendapatan negara hingga Desember 2024 telah mencapai Rp13,96 triliun dengan kenaikan sebesar 21,13 persen secara year on year (yoy),” kata Kepala Kanwil DJPb Sulteng Yuni […]
WA only